Bogor – Seperti “garis senyap” yang kerap luput dari sorotan pusat, wilayah perbatasan kembali menjadi panggung penting ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan dari titik-titik terluar Indonesia.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Selasa (18/11/2025).
Dalam forum tersebut, Mendagri memaparkan bagaimana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menempatkan pembangunan dari pinggiran sebagai prioritas nasional.
Penguatan kawasan perbatasan dianggap kunci untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, mempertebal kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh sistem pertahanan negara.
Selain itu, wilayah perbatasan dinilai menyimpan nilai strategis, baik secara ekonomi maupun keamanan, yang hingga kini belum dimanfaatkan optimal.
“Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi dari pimpinan negara, dari awal pimpinan negara, Presiden, sampai ke Bapak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo,” ujar Mendagri.
Ia kemudian menambahkan bahwa pembangunan dari wilayah pinggiran mencakup desa dan kawasan perbatasan yang selama ini berfungsi sebagai wajah terdepan Indonesia.
Menurutnya, banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, terutama karena posisi geografis Indonesia berada pada jalur penting perdagangan internasional, termasuk kawasan Selat Malaka yang telah lama dimanfaatkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sebagai pusat pertumbuhan.
“Paling tidak ada dimensi ekonomi, ada dimensi keamanan di sana. Dimensi ekonomi, di daerah-daerah perbatasan ini juga banyak yang berpotensial,” jelasnya.
Mendagri memaparkan bahwa pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung langsung dengan jalur logistik internasional menjadi salah satu langkah strategis untuk mengoptimalkan posisi tersebut.
Ia mencontohkan bagaimana Malaysia telah membangun tujuh KEK di sepanjang wilayah pesisirnya, dan Indonesia perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal pemanfaatan potensi serupa.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Menko Polhukam Djamari Chaniago, yang juga Ketua Pengarah BNPP. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar rencana pembangunan perbatasan berjalan efektif.
Djamari menyebutkan bahwa setiap lembaga harus memiliki program yang selaras dengan rencana induk pengelolaan batas wilayah yang saat ini tengah disusun BNPP.
Di sisi lain, Mendagri menyoroti tiga tugas utama BNPP meliputi penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pengembangan kawasan perbatasan. Saat ini, 15 PLBN telah beroperasi dan 11 lainnya sedang dipersiapkan secara bertahap.
Ia meminta kepala daerah untuk menginventarisasi kebutuhan prioritas seperti pembangunan dermaga, cold storage, hingga jalan penghubung antarkawasan agar dapat diajukan ke pemerintah pusat melalui mekanisme bottom up.
Dengan penguatan pembangunan ini, pemerintah berharap masyarakat perbatasan tidak merasa terpinggirkan dan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan disebut Mendagri sebagai “buffer zone” sistem pertahanan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga ketahanan sosial dan ekonomi.
Rakorendal 2025 pun menjadi momentum strategis untuk menetapkan arah pembangunan perbatasan yang selaras dengan visi pembangunan nasional 2025–2029.