Samarinda – Upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di Kalimantan Timur terus dirajut melalui kolaborasi lintas sektor. Seperti menyusun kepingan puzzle pembangunan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur menyambangi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur, Senin (2/3/2025), guna mematangkan rencana peluncuran Program Akademi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting (AKSIS) serta pembukaan Sekolah Lansia perdana di Kutai Timur.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat DP3A Kaltim itu menjadi bagian dari tindak lanjut pendelegasian Wakil Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPS). Delegasi DPPKB Kutim dipimpin langsung Kepala DPPKB, Achmad Junaidi B, dan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3A Kaltim bersama jajaran, termasuk perwakilan Dinas Kesehatan dan pejabat fungsional terkait.
Achmad Junaidi B menjelaskan, pertemuan tersebut membahas kesiapan launching AKSIS yang direncanakan pada April mendatang serta teknis pembentukan Sekolah Lansia sebagai bagian dari penguatan kualitas keluarga.
“Kami berterima kasih hari ini bisa diterima oleh Plt Kepala DP3A Provinsi beserta jajaran, termasuk Dinas Kesehatan dan JFT. Hasilnya sangat positif. Beberapa rencana ke depan akan disampaikan langsung kepada Pak Gubernur dan Ibu Gubernur selaku Bunda Genre,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran lintas instansi dalam audiensi tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk membangun pendekatan terpadu. Meski isu stunting menjadi salah satu fokus, program AKSIS dirancang tidak hanya menyasar aspek kesehatan, melainkan juga menyentuh persoalan sosial dan ekonomi keluarga.
Menurutnya, Sekolah Lansia yang akan dibuka di Kutai Timur menjadi langkah strategis dalam meningkatkan peran keluarga, khususnya kelompok usia lanjut, sebagai bagian dari solusi pembangunan. Lansia diharapkan tetap produktif, sehat, dan memiliki peran dalam lingkungan sosialnya.
Ke depan, DPPKB Kutim berencana menggandeng lebih banyak organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga Dinas Pendidikan. Sinergi tersebut dinilai penting agar program penanganan kemiskinan dan stunting berjalan selaras, sebagaimana pola kerja terpadu yang selama ini diterapkan saat turun langsung ke lapangan.
Sementara itu, Plt Kepala DP3A Kaltim, Anik Nurul Aini, menegaskan dukungan penuh terhadap inovasi yang digagas DPPKB Kutim. Ia menilai, langkah menghadirkan AKSIS sebagai ruang kolaborasi menjadi terobosan yang patut diapresiasi.
“Kami dari provinsi sangat mensupport. Kalau memang ada inovasi yang belum kami miliki, kenapa tidak kami jadikan percontohan. Tidak harus provinsi yang dicontoh, kabupaten/kota pun bisa menjadi yang terbaik,” tegasnya.
Anik menambahkan, pihaknya terbuka menerapkan prinsip “Amati, Tiru, Modifikasi” terhadap inovasi daerah yang dinilai efektif dan berdampak nyata. Menurutnya, pola kolaboratif menjadi kunci dalam mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting di Kalimantan Timur.
Dengan pertemuan ini, diharapkan peluncuran AKSIS dan Sekolah Lansia di Kutai Timur pada April mendatang dapat berjalan optimal serta menjadi model kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.