Jember – Dari dapur-dapur sederhana, gelombang ekonomi besar mulai bergulir. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember kini tak hanya mengenyangkan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi hingga triliunan rupiah.
Potensi tersebut mencuat saat kunjungan kerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Kamis (16/04/2026). Dalam agenda itu, ia disambut langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait, bersama Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba. Kunjungan tersebut juga dirangkai dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang.
Bupati Jember menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak ekonomi yang sangat signifikan. Ia menyebut, jika berjalan sesuai target penerima, perputaran uang di Jember dapat mencapai Rp4 hingga Rp4,6 triliun per tahun—angka yang bahkan melampaui total APBD daerah yang berada di kisaran Rp4,3 triliun.
“Jika berjalan sesuai target penerima, akan ada perputaran dana sekitar Rp4 hingga Rp4,6 triliun per tahun di Jember. Sementara APBD kita sekitar Rp4,3 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, dampak berantai dari program ini sangat luas, mulai dari peningkatan aktivitas ekonomi lokal, naiknya pendapatan masyarakat, hingga terbukanya lapangan kerja baru. Bahkan, keterlibatan masyarakat dalam operasional SPPG turut memberikan dampak sosial yang nyata.
“Ini menekan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya membantu pengentasan kemiskinan. Multiplier effect-nya luar biasa,” tegasnya.
Saat ini, tercatat sebanyak 207 unit SPPG telah beroperasi di Jember dari total kebutuhan sekitar 400 unit. Dengan jumlah tersebut, perputaran dana diperkirakan mencapai Rp207 miliar setiap bulan. Setiap unit SPPG menerima alokasi sekitar Rp1 miliar per bulan, di mana sebagian besar anggaran digunakan untuk pembelian bahan baku.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sekitar 70 persen dana dialokasikan untuk bahan pangan, sehingga manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM lokal.
“Setiap SPPG menerima sekitar Rp1 miliar per bulan. Sekitar 70 persen dialokasikan untuk bahan baku, sehingga petani, peternak, nelayan, hingga UMKM ikut merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Selain itu, sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk operasional, termasuk menggaji sekitar 47 relawan di setiap SPPG, sementara 10 persen lainnya dialokasikan untuk pengembalian investasi mitra.
Dari sisi pengawasan, BGN menerapkan sistem kontrol berlapis dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Publik didorong untuk aktif memberikan masukan terkait kualitas menu yang disajikan setiap hari.
“Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk tegas terhadap SPPG yang tidak mematuhi SOP,” tambah Dadan.
Ia juga menilai kritik yang muncul di ruang publik sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif guna menyempurnakan program ke depan.
Lebih jauh, untuk mengantisipasi kendala operasional seperti pasokan energi, BGN telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan alternatif, termasuk penggunaan gas bumi sebagai pengganti LPG.
Dengan target seluruh dapur MBG beroperasi penuh pada pertengahan [2026], program ini diyakini akan semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (ADV).