Sidoarjo – Persoalan sampah ibarat bom waktu yang terus berdetak. Jika tak segera ditangani dengan serius, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo di Kecamatan Jabon diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama tujuh tahun ke depan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat sistem pengelolaan sampah dari sumber hingga ke tahap akhir pemrosesan.
Langkah pembenahan dilakukan melalui pemetaan menyeluruh terhadap Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), peningkatan fasilitas pengolahan di tingkat desa, serta penerapan sistem berbasis digital untuk memantau kinerja pengelolaan sampah. Upaya tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Bupati Sidoarjo Subandi bersama jajaran terkait di Opsroom Pemkab Sidoarjo, Senin (8/6/2026).
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), melainkan memerlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan hingga masyarakat.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi.
Menurutnya, langkah pembenahan harus segera dimulai agar persoalan sampah tidak semakin kompleks dan membebani generasi mendatang.
“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui dashboard digital yang nantinya digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, layanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” katanya.
Data DLHK Sidoarjo menunjukkan produksi sampah di wilayah tersebut mencapai 892,26 ton setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 534 ton atau 59 persen masih berakhir di TPA. Bahkan, sampah yang masuk dalam kondisi tercampur mencapai 77,24 persen. Selain itu, sekitar 86,58 ton sampah per hari atau hampir 10 persen belum tertangani dengan baik dan masih dibuang secara liar di sejumlah lokasi.
Dari total 210 TPS 3R yang ada, sebanyak 86 unit masih berkinerja rendah dan 25 lainnya tidak beroperasi. Padahal fasilitas tersebut melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga di Kabupaten Sidoarjo.
Untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp18,14 miliar. Sebanyak Rp4,02 miliar dialokasikan untuk menjaga performa 22 TPS 3R yang telah berjalan baik. Sementara Rp14,12 miliar disiapkan guna meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R melalui pengadaan mesin pemilah sampah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
Selain peningkatan sarana, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan. Salah satunya dengan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan serta penyusunan mekanisme penindakan bagi pelanggar.
“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan,” ujarnya.
Pemkab Sidoarjo optimistis penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi digital, dukungan regulasi desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dapat menjadi kunci untuk menghindari ancaman krisis sampah. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.
“Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” tutupnya.