Jember – Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat kembali menjadi sorotan. Institusi yang seharusnya menjadi rujukan pertama bagi warga, baik pengguna BPJS Mandiri maupun program Universal Health Coverage (UHC) unggulan Bupati Jember, Muhamad Fawait, justru dinilai belum sepenuhnya menjalankan standar pelayanan secara maksimal.
Puskesmas yang diisi oleh tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat sejatinya dituntut memberikan pelayanan profesional sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Harapannya jelas, masyarakat merasa aman dan percaya untuk berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut.
Namun, harapan tersebut tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dialami oleh seorang warga Desa Jenggawah berinisial J. Pada Rabu (1/4/2026), J mendatangi Puskesmas Jenggawah dengan diantar suaminya karena merasa kondisi tubuhnya kurang sehat.
Setibanya di lokasi, proses pendaftaran berjalan lancar. Suami J mendaftarkan menggunakan BPJS Mandiri kelas 3 dan mendapatkan pelayanan yang dinilai cukup baik di loket. Selanjutnya, J menunggu antrean di poli umum untuk mendapatkan pemeriksaan medis.
Namun, saat memasuki ruang pemeriksaan, J mengaku tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Ia menyebut hanya mendapat beberapa pertanyaan dari petugas kesehatan tanpa dilakukan pemeriksaan fisik.
“Di dalam saya hanya ditanya sakit apa, mulai kapan, dan sudah minum obat apa. Tidak ada pemeriksaan medis,” ungkap J kepada suaminya usai keluar dari ruang poli.
Lebih mengejutkan, setelah sesi tanya jawab singkat tersebut, J langsung diberikan resep obat tanpa pemeriksaan lanjutan seperti pengecekan tekanan darah atau tindakan medis lainnya. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan standar SOP pelayanan kesehatan yang berlaku.
Kepala Puskesmas Jenggawah, dr. Albeat, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan bahwa prosedur pelayanan di puskesmas sebenarnya telah mengikuti standar.
“Di Puskesmas Jenggawah, pasien berobat dilakukan pemeriksaan standar, mulai dari anamnesa, pemeriksaan tensi atau tekanan darah, hingga pemeriksaan penunjang laboratorium apabila dibutuhkan. Bisa juga dengan konsultasi medis, tergantung jenis penyakitnya,” jelasnya.
Meski demikian, kejadian yang dialami J memunculkan pertanyaan besar terkait implementasi SOP di lapangan. Situasi ini dinilai dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya di Puskesmas Jenggawah.
Padahal, arahan dari Bupati Jember sudah sangat jelas, bahwa seluruh fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan terbaik, profesional, dan sesuai standar yang berlaku.
Masyarakat berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, baik di Puskesmas Jenggawah maupun di puskesmas lainnya. Kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan harus dijaga demi kualitas pelayanan yang lebih baik ke depan.