Samarinda – Dalam ironi yang menggambarkan potret buram pengawasan keselamatan kerja, hanya 50 pengawas K3 mengawal lebih dari 30.000 perusahaan di Kalimantan Timur. Fakta ini diungkap Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menyoroti kondisi tersebut sebagai tantangan besar bagi sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di daerah ini.
Ketimpangan yang mencolok tersebut berarti satu pengawas harus menangani sekitar 600 perusahaan. Padahal, idealnya satu pengawas maksimal mengawasi 50 perusahaan agar evaluasi dan pemeriksaan bisa dilakukan secara rutin setiap bulan.
“Saat ini kita menghadapi kendala berupa kekurangan tenaga pengawas,” ujar Seno Aji di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada beberapa waktu lalu.
Menurutnya, rasio saat ini jauh dari cukup untuk menjamin standar keselamatan kerja di seluruh sektor industri. Pengawasan yang lemah dapat berdampak langsung pada meningkatnya risiko kecelakaan kerja dan menurunnya kualitas hidup pekerja.
“Keberhasilan program K3 ini akan menangkal kerugian dan meningkatkan kualitas hidup serta indeks pembangunan manusia,” tegasnya.
Seno juga menyoroti pentingnya penerapan K3 di tengah masifnya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung di wilayah Kaltim. Ia menegaskan bahwa keselamatan pekerja lapangan harus menjadi prioritas utama para kontraktor yang terlibat dalam proyek nasional ini.
“Kita ingin zero insiden, maka ini perlu diperhatikan,” ucapnya.
Namun, Seno juga mengingatkan agar perusahaan tidak menutupi insiden yang terjadi. Pelaporan insiden yang jujur dan transparan penting untuk memastikan tindak lanjut yang akurat dan pencegahan ke depan.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim berencana mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah pusat untuk menambah jumlah pengawas K3 di wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan di lapangan dan meningkatkan efektivitas penerapan K3 di seluruh sektor.
Tak hanya itu, ia juga meminta perusahaan agar tidak lalai dalam menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap bagi setiap pekerja. Edukasi dan pembiasaan penggunaan APD menjadi hal yang mutlak untuk mencegah kecelakaan.
“Mereka perlu dibiasakan menggunakan kacamata, helm dan semacamnya. Pemprov akan terus mendukung peningkatan kompetensi SDM agar Kaltim menjadi daerah yang mendukung keselamatan ketenagakerjaan,” pungkasnya.
Kaltim kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan keselamatan kerja di tengah laju investasi dan pembangunan yang semakin deras. Tambahan pengawas K3 menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga nyawa dan masa depan para pekerja. (ADV).