Oleh: Adhil Ramadhan Tjokroparikesit
Gerakan rakyat tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari keresahan, ketidakadilan, dan keberanian membayangkan masa depan berbeda. Dalam sebuah diskusi Greenpeace mengenai politik transformatif, muncul satu gagasan utama: masyarakat sipil tidak cukup hanya menjadi pengkritik kebijakan, tetapi perlu membangun jalan menuju kekuasaan agar perubahan dapat diwujudkan secara nyata melalui instrumen politik alternatif.
Selama ini, aksi demonstrasi sering menjadi wajah utama perjuangan masyarakat sipil. Demonstrasi tetap penting sebagai alat tekanan moral dan pengingat terhadap kekuasaan. Namun, kenyataan politik menunjukkan bahwa aksi jalanan saja tidak cukup. Panggung politik dipenuhi praktik transaksional, kompromi elite, dan kepentingan jangka pendek. Karena itu, perjuangan memerlukan strategi yang lebih matang.
“Gerakan sosial harus mampu melampaui kemarahan dan berubah menjadi agenda politik,” menjadi salah satu refleksi penting dalam diskusi tersebut.
Dalam situasi itu, NGO memiliki posisi strategis. Selain memiliki jaringan yang luas, NGO juga memiliki platform profesional yang dapat memudahkan gerakan bekerja lebih terorganisir. Namun, kehadiran NGO saja tidak cukup bila tidak disertai keterhubungan langsung dengan masyarakat. Politik transformasional menuntut kehadiran nyata di titik kehidupan warga: di pesisir, sawah, pasar, pabrik, hingga kawasan hutan.
Gagasan besar lainnya ialah bahwa rakyat harus memiliki alat politik sendiri. Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kemenangan politik sering berakhir pada kompromi dengan kekuasaan. Karena itu, perjuangan tidak cukup hanya masuk parlemen, tetapi juga memerlukan kekuatan ekstra parlementer untuk menjaga tuntutan rakyat tetap hidup.
Salah satu usulan menarik adalah membangun proposal bersama atau proposal persatuan. Gagasan ini dapat dimulai dengan mengakumulasi ide dari berbagai organisasi, komunitas, kolektif, hingga individu masyarakat sipil. Setelah itu, dilakukan pendidikan politik bersama untuk memperdalam pemahaman publik, sebelum akhirnya disusun agenda konferensi rakyat. Dari proses panjang tersebut, partai politik alternatif dapat lahir sebagai hasil konsolidasi, bukan sekadar ambisi elite.
Dalam praktik politik sehari-hari, memahami langkah formal juga menjadi kebutuhan mendesak. Politik praktis menuntut kemampuan membaca prosedur demokrasi, memahami regulasi, dan menguasai mekanisme formal. Kehadiran kekuatan masyarakat sipil di ruang demokrasi harus dibarengi kesiapan administratif dan politik yang jelas.
Di sisi lain, loyalitas menjadi faktor penting. Gerakan membutuhkan figur yang tidak hanya populer, tetapi ikut berjuang bersama masyarakat. Figur berfungsi sebagai penghubung antara gagasan besar dengan konsumsi publik yang lebih luas. Namun, loyalitas tidak boleh semata dibangun pada tokoh, melainkan pada nilai, prinsip, dan program kerja yang disusun secara deliberatif.
Diskusi ini juga menyoroti pentingnya membangun basis massa yang kuat. Dengan ambang batas politik yang tinggi, diperlukan dukungan jutaan warga agar partai alternatif dapat bersaing secara elektoral. Potensi itu sebenarnya ada, terutama dari kelompok massa mengambang serta pemilih yang sebelumnya berpindah ke partai baru pada Pemilu 2024. Tantangannya adalah bagaimana mengorganisasi energi tersebut menjadi kekuatan politik yang terukur.
Masalah lain yang sering muncul adalah persepsi bahwa masyarakat sipil dan politik formal berada di dua dunia berbeda. Banyak orang menganggap seseorang berhenti menjadi bagian dari masyarakat sipil ketika memasuki arena politik. Padahal, keduanya saling terkait. Politik formal dapat menjadi alat memperluas agenda masyarakat sipil bila tetap berpijak pada kebutuhan warga.
Dalam konteks ini, pendekatan berbasis komunitas menjadi penting. Semangat seperti #WargaBantuWarga menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu harus menunggu negara hadir. Gerakan dapat dimulai dari solidaritas lokal, penguatan ekonomi kerakyatan, serta upaya menghadirkan solusi atas masalah sehari-hari. Isu lingkungan bahkan bisa menjadi titik temu berbagai keresahan masyarakat, sekaligus sumbu pengikat gerakan lintas kelompok.
Selama ini, politik alternatif sering terjebak dalam ruang-ruang elite di kota besar. Padahal, kekuatan sesungguhnya berada di desa, daerah terpencil, dan komunitas akar rumput. NGO, komunitas, dan kolektif di berbagai wilayah dapat menjadi simpul penting untuk membangun jaringan perubahan yang lebih luas.
Pada akhirnya, setiap individu memiliki peran sebagai makhluk politik. Penting untuk memahami bagaimana oligarki bekerja, termasuk keterbatasannya. Kekuasaan memang memiliki sumber daya besar, tetapi tidak selalu memiliki kapasitas menghadapi gerakan yang terorganisir. Karena itu, optimisme dan gotong royong menjadi modal utama. Politik alternatif mungkin terdengar sulit, tetapi bukan sesuatu yang mustahil ketika masyarakat bergerak bersama dengan arah yang jelas.