Jakarta – Dalam langkah strategis menyongsong pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, di Jakarta pada Rabu (27/11/2025) kemaren. Fokus utama pembahasan adalah memperkuat ekonomi kerakyatan Kukar melalui pengembangan Koperasi Merah Putih.
Bupati Aulia menegaskan bahwa koperasi menjadi kunci utama agar masyarakat Kukar benar-benar merasakan manfaat langsung dari geliat pembangunan IKN. “Kami optimis dengan kolaborasi ini Kukar tidak hanya menjadi penyangga fisik IKN, tetapi juga akan menjadi contoh keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang merata dan didorong oleh partisipasi aktif seluruh warga,” ujarnya.
Pertemuan ini menandai keselarasan strategi daerah dengan visi nasional yang diusung Kementerian Koperasi melalui konsep Kerangka Ekonomi Progresif Era Baru. Menteri Ferry Juliantono menjelaskan, kerangka ini berpijak pada empat pilar utama:
- State Activism, berupa kebijakan strategis dari negara,
- Ekonomi Inklusif, melalui perlindungan sosial dan peran koperasi,
- Transformasi Hijau dan Digital,
- serta Kemitraan Publik–Swasta 2.0 (Public–Private Partnership).
Konsep ini disebut mirip dengan pendekatan global seperti Bidenomics dan Green Deal, dengan tujuan utama mengurangi ketimpangan, mendorong inovasi berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Koperasi Merah Putih Kukar pun mendapat dukungan penuh sebagai wahana nyata untuk membangun perekonomian inklusif di tengah masyarakat.
Aulia menyambut baik dukungan tersebut, dan menegaskan kesiapan Pemkab Kukar untuk memperkuat sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan dan pendampingan intensif.
“Dukungan pusat sangat berarti. Ini mempercepat visi kami agar Kukar tidak sekadar mendukung secara fisik pembangunan IKN, tetapi tampil sebagai pelaku utama pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Pertemuan ini menjadi penanda kuat bahwa Kukar bertekad tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemain aktif dalam peta transformasi ekonomi nasional yang mengakar pada partisipasi rakyat. (ADV).