Jakarta – Tiga menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan positif dari lembaga riset independen IndoStrategi, yang menilai mereka berperan penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Evaluasi ini dirilis tepat satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan menjadi indikator bahwa Indonesia berada di jalur ketahanan pangan yang solid.
Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, ketiga kementerian yang berperan besar dalam keberhasilan ini adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menyatakan bahwa ketersediaan pangan yang cukup dan terdistribusi secara merata menjadi bukti nyata keberhasilan program pemerintah.
“Kalau dilihat dari tingkat ketersediaan pangan sampai hari ini memang cukup memadai, artinya masyarakat tercukupi. Kita tidak melihat berita ada masyarakat kelaparan,” kata Trubus dalam keterangan tertulis pada Senin (20/10/2025).
Ia juga menyoroti bahwa pencapaian ini semakin berarti karena diraih ketika banyak negara berkembang masih menghadapi krisis kelaparan. Indonesia, menurutnya, justru tampil sebagai negara yang mampu menjaga pasokan pangan dalam negeri dengan baik.
Trubus menjelaskan bahwa masing-masing menteri menjalankan perannya dengan efektif. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dinilai berhasil menjaga produktivitas pangan lokal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berperan penting dalam memastikan koordinasi antar pemerintah daerah serta pengendalian inflasi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan kontribusi melalui penyediaan lahan serta pengamanan distribusi pangan.
“Artinya, pangan itu berasal dari budidaya kita sendiri, dari masyarakat lokal, masyarakat dari kabupaten/kota itu umumnya,” jelas Trubus.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan iklim dan geografis yang beragam. Dukungan dari koperasi seperti Koperasi Merah Putih disebut mampu memangkas rantai distribusi yang panjang, sehingga harga pangan bisa lebih terjangkau.
Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan-pelabuhan penghubung turut memperkuat konektivitas antarwilayah. Peran Kemenhan juga tidak lepas dari aspek pengamanan logistik selama proses distribusi pangan.
Dengan hasil evaluasi ini, pemerintah diharapkan terus memperkuat kebijakan pangan berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional dalam jangka panjang.