Samarinda – Dalam suasana penuh keseriusan dan komitmen membangun daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Timur untuk penyusunan RPJMD 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (5/5/2025). Wakil Gubernur H. Seno Aji menutup kegiatan tersebut dengan penegasan akan sinergi kuat antara Pemprov dan kabupaten/kota dalam menjalankan program strategis.
Seno Aji menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah di Kaltim menyambut baik program unggulan Pemprov seperti Gratispol (pendidikan gratis dan perjalanan religi) dan Jospol (infrastruktur penunjang sosial). Menurutnya, masukan dari daerah membuktikan bahwa program Pemprov tidak berjalan sendiri, tetapi telah menyatu dengan kebutuhan dan rencana pembangunan lokal.
“Alhamdulillah, setelah menyimak masukan dan informasi dari kabupaten dan kota se-Kaltim, ternyata program yang kita miliki bersesuaian dengan mereka,” ungkapnya usai acara.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan mempelajari secara cermat setiap usulan bantuan keuangan yang masuk, terutama yang relevan dengan pelaksanaan dua program utama tersebut. Menurut Seno, efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran menjadi prinsip penting dalam proses pengambilan keputusan.
“Kita akan telaah dulu, dan melihat berapa banyak bantuan keuangan yang akan diberikan untuk mendukung program-program itu,” jelasnya.
Selain menyelaraskan program unggulan, Musrenbang juga menyoroti sejumlah isu krusial, terutama permasalahan infrastruktur jalan dan bencana longsor yang dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, termasuk Berau. Pemprov Kaltim menanggapi laporan ini dengan langkah nyata.
“Ya, sesuai laporan berbagai daerah, ada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan dan longsor. Untuk itu, saya bersama Pak Gubernur akan cek langsung ke lapangan dalam waktu dekat,” tegas Seno.
Musrenbang ini mencerminkan komitmen Pemprov untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya berbasis dokumen, tetapi juga terhubung langsung dengan kondisi riil di lapangan. Integrasi program, sinergi antarpemerintah daerah, serta respons cepat terhadap persoalan menjadi fokus utama yang ditegaskan dalam forum tersebut.