Samarinda – Banjir yang terus berulang di Samarinda kembali menjadi perhatian serius Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi. Ia menilai bahwa penanganan banjir selama ini belum sepenuhnya efektif, terutama karena daya tampung kolam retensi yang ada sudah tidak mencukupi, khususnya di kawasan Lempake.
“Kolam retensi di Lempake itu sudah overload. Baru sebentar saja hujan sudah penuh. Waktu banjir bulan lalu, hujan sehari saja bendungan dibuka sedikit, air langsung meluap,” ujarnya.
Subandi mengapresiasi upaya Pemkot Samarinda dalam menangani banjir, namun ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, terutama dalam membangun infrastruktur penahan air tambahan. Ia telah berulang kali mengusulkan pembangunan kolam retensi baru di kawasan Sungai Karamumus, yang terletak di atas Bandara APT Pranoto.
Menurutnya, lokasi tersebut sangat strategis karena merupakan sumber aliran air yang menuju ke wilayah Lempake dan sekitarnya. Dengan kolam retensi tambahan di sana, limpasan air bisa dikendalikan lebih awal sebelum mencapai kawasan pemukiman padat.
Subandi juga menyambut baik program Gubernur Kaltim yang berencana mengeruk sedimen di Sungai Mahakam serta melakukan normalisasi sungai-sungai lainnya. Namun ia menegaskan bahwa program tersebut bersifat jangka panjang dan memerlukan anggaran besar, sementara kebutuhan penanganan banjir bersifat mendesak.
“Program pengerukan itu besar dan memerlukan waktu. Di sisi lain, antisipasi cepat seperti kolam retensi tambahan sangat dibutuhkan. Saya juga minta drainase diperlebar agar lebih efektif menampung aliran air,” katanya.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar belum lama ini, Subandi telah menyampaikan langsung permintaan tersebut mewakili Komisi III DPRD Kaltim. Ia menegaskan bahwa sebagai ibu kota provinsi, Samarinda harus mendapatkan prioritas dalam penanganan infrastruktur banjir.
“Pemerintahan dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim berinteraksi di Samarinda, belum lagi tamu nasional dan internasional. Kalau kota ini terus kebanjiran, aktivitas ekonomi, sosial, dan birokrasi akan terganggu,” tegasnya.
Ia menutup dengan penekanan bahwa Samarinda tak boleh terus menjadi korban setiap musim hujan. Penanganan sistematis, cepat, dan berbasis perencanaan jangka panjang adalah kunci mengatasi persoalan yang terus berulang ini. (ADV).
