Samarinda – Bencana longsor di RT 22, Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, menjadi sorotan tajam dari Subandi, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur. Ia menyesalkan lemahnya pola mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menurutnya kerap tidak tepat sasaran.
“BPBD memang memiliki pola mitigasi, tapi kebanyakan meleset. Saya ingin BPBD punya data valid soal titik rawan longsor. Itu sangat penting karena banyak warga kita tinggal di daerah pegunungan,” ujar Subandi saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).
Ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi mengenai daerah rawan bencana. Menurutnya, publikasi titik rawan longsor akan membantu masyarakat bersiap menghadapi potensi musibah, khususnya mereka yang tinggal di lereng-lereng bukit.
Kejadian longsor yang baru-baru ini menimpa kawasan Lempake memperlihatkan kurangnya antisipasi dari pihak terkait. Subandi menyebut bahwa setiap potensi bencana seharusnya dapat diprediksi lebih awal melalui pemetaan dan analisis berkala. Ia mengkritik pola kerja yang hanya bereaksi setelah kejadian, tanpa upaya pencegahan yang matang.
“Jangan sampai nunggu terjadi baru dicek. Tim mitigasi harus mampu membaca pola agar sebelum kejadian sudah bisa diantisipasi,” tambah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ia juga menyoroti kesiapan infrastruktur penunjang, seperti terowongan, yang menurutnya harus sudah melalui penilaian kelayakan dari awal. Kejadian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak fasilitas umum belum dievaluasi secara berkala untuk mengukur ketahanan terhadap bencana alam.
Subandi mendesak Pemkot Samarinda, terutama BPBD, untuk membentuk tim mitigasi yang benar-benar kompeten dan memahami karakteristik wilayah rawan bencana. Ia juga berharap agar pemerintah daerah mulai memperkuat program edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Pemerintah kota, terutama BPBD, harus bekerja ekstra keras agar kasus serupa tidak terulang lagi. Kita tidak boleh anggap remeh risiko bencana di tengah perubahan cuaca ekstrem seperti sekarang,” tegasnya.
DPRD Kalimantan Timur menegaskan akan terus mengawal program-program kebencanaan di Samarinda dan mendorong peningkatan kapasitas serta anggaran BPBD agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. (ADV).