Surabaya – Di tengah ancaman kemarau panjang yang diprediksi melanda Jawa Timur, kehadiran Wakil Bupati Mojokerto menjadi penegas bahwa daerah tidak tinggal diam menghadapi potensi krisis. Komitmen itu tampak dalam forum strategis yang mempertemukan para pemangku kebijakan untuk menyusun langkah antisipatif sejak dini.
Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian hadir dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau 2026 yang digelar di Hall Dyandra Convention Center Surabaya pada Selasa (7/4/2026) siang. Kehadirannya menjadi representasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rakor tersebut diikuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, perwakilan Kementerian Kehutanan, Forkopimda Provinsi Jawa Timur, kepala daerah se-Jatim, serta jajaran Perhutani. Dalam forum ini, sinergi lintas sektor menjadi fokus utama untuk memastikan langkah mitigasi berjalan efektif dan terkoordinasi.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Indonesia dengan persentase mencapai 92 hingga 97 persen dalam kurun waktu 2022 hingga 2025. Hal ini menjadi dasar penguatan strategi mitigasi di daerah, termasuk Kabupaten Mojokerto yang turut aktif dalam forum tersebut.
Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan mulai berlangsung sejak April hingga Mei, dengan puncak pada Agustus. Durasi kemarau bahkan diprediksi mencapai 220 hingga 240 hari di beberapa wilayah, sehingga berpotensi memicu kekeringan yang cukup luas.
“Relatif semua punya kerawanan titik-titik kerawanan kering ya. Ada spot-spot yang punya kerawanan. Yang pasti tentunya kan lumbung-lumbung padi itu kan ini juga akan terpengaruh ya dan merata,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak usai rakor.
Ia menambahkan bahwa potensi kekeringan tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Timur dengan waktu dampak yang berbeda-beda.
“Relatif tersebar dan semuanya punya kerawanan terkait kekeringan. Hanya tinggal timing-nya saja, ada yang Juni sudah mulai merasakan tapi yang serentak itu terjadi di Agustus,” jelasnya.
Kehadiran Wakil Bupati Mojokerto dalam rakor ini tidak sekadar formalitas, melainkan bagian dari langkah konkret daerah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan provinsi dengan kebutuhan di tingkat kabupaten. Mojokerto sebagai salah satu wilayah dengan sektor pertanian yang cukup dominan juga memiliki kepentingan besar dalam menjaga ketahanan air dan pangan selama musim kemarau.
Sebagai bentuk mitigasi, Pemprov Jawa Timur telah mengoperasikan lebih dari 2.000 sumur bor dalam dua tahun terakhir dan menambah sekitar 1.800 unit pada tahun ini. Selain itu, optimalisasi bendungan di sejumlah wilayah juga dilakukan sebagai cadangan air selama musim kemarau.
Di sisi lain, potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian serius. Kondisi lahan kering selama kemarau meningkatkan risiko kebakaran yang dapat meluas dengan cepat jika tidak ditangani sejak awal.
“Langkah mitigasi paling efektif adalah pemadaman darat sedini mungkin sebelum api menjalar ke lereng yang sulit dijangkau,” tegas Emil.
Dengan keterlibatan aktif Wakil Bupati Mojokerto dalam forum ini, diharapkan langkah-langkah mitigasi di tingkat daerah dapat semakin terarah dan responsif. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci untuk menekan dampak kemarau 2026, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan ketahanan pangan tetap terjaga.