Samarinda – “Kita sudah merdeka delapan puluh tahun, tapi kenyataannya rakyat masih bergulat dengan kemiskinan dan ketidakadilan,” begitu suara lantang Subandi, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kalimantan Timur, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (17/8/2025). Baginya, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia bukan sekadar pesta seremonial, melainkan cermin untuk menilai seberapa jauh bangsa ini menepati janji kemerdekaan.
Subandi, yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, mengungkapkan keprihatinannya bahwa meski Indonesia kaya sumber daya alam, realitas sosial masih jauh dari harapan. Ia menekankan bahwa masih banyak rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, akses pendidikan terbatas, dan penghasilan per kapita rendah.
“Kenapa tadi saya katakan merangi kebodohan, kemiskinan, dan apa namanya, keadilan itu ya, itu pentingnya itu. Karena fakta hari ini menunjukkan masyarakat miskin kita masih banyak, masyarakat kita yang tidak sekolah masih banyak, dan penghasilan per kapita juga masih rendah,” ujarnya.
Menurutnya, potret buram tersebut justru ironis di tengah usia kemerdekaan yang sudah panjang.
“Ini yang membuat kita miris, kita sudah merdeka 80 tahun, tapi faktanya hingga hari ini yang dicita-citakan undang-undang itu masih jauh panggang dari api. Masyarakatnya sejahtera, adil, berkeadilan, ya, dari sisi apapun, masih jauh dari harapan,” tambahnya dengan nada serius.
Subandi juga menyoroti masalah hukum yang kerap menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat. Ia menilai hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: tajam ke bawah, tumpul ke atas.
“Ada kesan, bahkan banyak sekali anekdot dari masyarakat, bahwa hukum kita tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti mata pisau,” tegasnya.
Kondisi itu, menurut Subandi, merupakan alarm keras bagi para pemangku kepentingan agar menjadikan momentum kemerdekaan sebagai waktu untuk introspeksi. “Bentuk-bentuk seperti ini dari makna peringatan tahun ini, mari kita semua elemen itu tersadarkan, dan harapan kita besar kepada stakeholders, kepada pemimpin bangsa ini, semuanya bertanggung jawab, turut merenung, turut berpartisipasi, untuk mencapai tujuan besar bangsa kita sesuai dengan Undang-Undang 1945,” katanya.
Ia kemudian menegaskan pentingnya meneruskan semangat perjuangan para pahlawan dengan cara membebaskan rakyat dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan.
“Kalau mereka dulu berjuang dengan jiwa dan raga, dengan tumpah darah, maka kita sebagai generasi penerus harus melanjutkan perjuangan itu dalam bentuk melawan kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan,” ucapnya.
Subandi juga mengingatkan bahwa menghormati jasa para pahlawan tidak hanya dengan upacara dan simbol, tetapi dengan mewujudkan cita-cita luhur mereka.
“Kita harus terus berjuang agar tujuan bernegara, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa perjuangan mencapai kesejahteraan dan keadilan adalah tanggung jawab kolektif, bukan semata urusan pemerintah.
“Harapan besar kita adalah semua pihak mau turut serta bertanggung jawab. Tidak bisa hanya membebankan kepada satu pihak saja. Kemerdekaan yang hakiki harus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
Pernyataan Subandi tidak lahir di ruang kosong. Di Kalimantan Timur, fakta menunjukkan bahwa meski provinsi ini kaya sumber daya alam dan tengah menjadi pusat perhatian karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), banyak persoalan mendasar yang masih mengakar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur menunjukkan, angka kemiskinan menurun dari 5,78 persen pada Maret 2024 menjadi 5,17 persen pada Maret 2025, atau sekitar 199.710 jiwa. Penurunan ini memang patut diapresiasi, namun tantangan tetap besar, terutama di wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan sebagian Kutai Timur, yang masih terkendala akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Kota Samarinda, ibu kota provinsi, juga mencatat penurunan angka kemiskinan. Data per 30 November 2024 menunjukkan persentase penduduk miskin 4,3 persen, turun dari sekitar 4,82 persen dalam dekade sebelumnya. Namun, angka ini tetap mencerminkan puluhan ribu warga yang hidup dengan keterbatasan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin Samarinda pada 2023 mencapai 41.890 jiwa.
Selain soal ekonomi, isu kesenjangan sosial dan lingkungan juga mencuat. Kasus tambang ilegal, kerusakan lingkungan, hingga pelayanan publik yang dianggap belum adil menjadi catatan tersendiri. Realitas ini membuat seruan Subandi terasa relevan: kemerdekaan sejati belum tercapai jika rakyat masih dihantui kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan.
Subandi menekankan bahwa momentum HUT ke-80 RI harus dimaknai sebagai titik balik. Ia mengajak semua pihak menghadirkan perubahan nyata.
“Kemerdekaan harus bermakna nyata. Bukan hanya kemerdekaan dari penjajahan fisik, tapi juga kemerdekaan dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan,” tegasnya lagi.
Ia menutup refleksinya dengan harapan penuh: “Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga cita-cita para pahlawan segera terwujud, masyarakatnya sejahtera, adil, dan berkeadilan.”
Seruan Subandi menjadi cermin bagi bangsa Indonesia: setelah delapan dekade merdeka, perjuangan sejati masih menanti di depan mata—perjuangan melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan yang terus membayangi rakyat.