Tenggarong – Prestasi gemilang kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Timur memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2023 kepada Pemkab Kukar. Opini WTP ini merupakan yang keenam kalinya secara berturut-turut, menandakan keberhasilan konsistensi dalam tata kelola keuangan sejak tahun 2018.
Penyerahan Opini WTP dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah, dan Ketua DPRD Kabupaten Kukar, Abdul Rasid, di Auditorium BPK RI Kaltim Samarinda.
“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran, seperti Sekda Kukar, Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, dan seluruh jajaran. Atas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan di Tahun 2023 sudah selesai diaudit dengan hasil WTP,” ujar Bupati Edi Damansyah, Minggu (5/5/2024).
Edi menekankan bahwa Opini WTP adalah indikator penting yang menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Pemkab Kukar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntasi pemerintah. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya aspek manfaat yang diperoleh masyarakat dari kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kukar.
“Opini WTP harus terus dipertahankan dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Kepala BPK RI Kaltim, Agus Priyono, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dan memberikan Opini WTP kepada 10 kabupaten/kota di Kaltim. Meskipun ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD.
“Pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dalam waktu 60 hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan,” tandasnya.
Keberhasilan Pemkab Kukar dalam meraih Opini WTP secara berkelanjutan menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, serta menegaskan posisinya sebagai salah satu pionir dalam tata kelola keuangan yang berkualitas di tingkat regional.