Sangatta – Di tengah tekanan fiskal akibat penurunan tajam Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tetap menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan 50 Program Unggulan yang menjadi pondasi pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.
M. Syaiful, Plt Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) Kutim, menegaskan bahwa meskipun APBD tahun 2026 turun drastis dari Rp9,2 triliun menjadi hanya Rp4,8 triliun, pemerintah daerah tidak akan menghentikan pelaksanaan program.
“Kalau mau ideal, tentu semua program bisa dijalankan penuh sejak awal. Tapi dengan kondisi transfer pusat yang turun hampir 50 persen, kita harus melakukan penyesuaian bertahap,” kata Syaiful saat ditemui pada Rabu (19/11/2025).
Ia menekankan bahwa 50 Program Unggulan yang telah dirancang ini mencerminkan visi-misi kepala daerah dan telah disusun sesuai ketentuan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam situasi fiskal saat ini, Syaiful menyebut strategi utama adalah menyesuaikan waktu dan skala pelaksanaan program.
“Program tetap berjalan. Mungkin waktunya saja yang bergeser, karena kita juga harus melihat potensi dan prioritas. Ketika nanti ada ruang fiskal yang memungkinkan, bisa saja 50 program itu dijalankan serentak,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Kutim justru melihat peluang untuk memfokuskan penggunaan dana ke sektor-sektor dengan dampak langsung bagi masyarakat. Menurut Syaiful, inilah momen penting untuk melakukan penyegaran arah pembangunan.
“Mungkin ini saatnya kita merefresh dan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor yang benar-benar berdampak langsung. Ini bagian dari proses penyesuaian di awal kepemimpinan,” jelasnya.
Ke-50 program yang menjadi prioritas ini tersebar dalam tiga kategori utama: Kutim Hebat, Desa Hebat, dan Kota Hebat. Masing-masing mencakup program prioritas di berbagai sektor mulai dari pendidikan, infrastruktur, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan pelayanan publik.
Beberapa program yang sudah disiapkan antara lain beasiswa hafidz/hafidzah untuk pelajar SD–SMP, bantuan 1.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan Rp250 juta untuk setiap RT, serta pengadaan kendaraan operasional bagi RT dan desa.
Program lainnya meliputi asuransi pertanian gagal panen, pembukaan 100.000 hektare lahan pertanian, beasiswa stimulan dan beasiswa tuntas, insentif guru swasta dan penyuluh, serta layanan pendidikan dan kesehatan gratis.
Kutim juga menargetkan akses listrik 24 jam di seluruh desa, pembangunan jaringan air bersih, internet gratis di sekolah, serta anjungan layanan Dukcapil mandiri di tiap desa.
“Kami ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat, tidak sekadar infrastruktur besar, tapi juga layanan dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari,” tegas Syaiful.
Ia juga menjelaskan bahwa pendekatan bertahap yang diterapkan bukan berarti mengurangi nilai dari program tersebut. Sebaliknya, pelaksanaan secara berjenjang memungkinkan evaluasi dan penyesuaian dilakukan secara tepat agar program tidak sekadar formalitas.
Menurut Syaiful, fokus pemerintah saat ini adalah menjaga kesinambungan antara visi kepala daerah dan kapasitas anggaran yang tersedia. Pemangkasan dana dari pusat memang memukul banyak daerah, tapi Kutim, katanya, tidak ingin stagnan dalam situasi sulit.
“Ini tentang menjaga arah pembangunan tetap berjalan, walaupun langkahnya tidak bisa sebesar tahun-tahun sebelumnya. Kita tetap bergerak,” ungkapnya.
Untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan program unggulan ini, Bappedda Kutim juga sedang menyiapkan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi belanja di sektor yang dianggap kurang prioritas.
Selain itu, peluang kerja sama dengan sektor swasta juga akan mulai dibuka melalui skema pembiayaan alternatif. Syaiful menilai, langkah ini penting untuk menambah kapasitas fiskal tanpa membebani APBD secara langsung.
Dengan pendekatan realistis namun terarah ini, Pemkab Kutim berharap 50 Program Unggulan tersebut tetap menjadi pendorong utama transformasi sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Kutai Timur.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa walaupun fiskal sedang sempit, semangat melayani tetap kami jaga. Ini bukan soal janji, ini soal komitmen,” tutup Syaiful. (ADV).