Bontang – Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, memberikan pernyataan tegas terkait prioritas perubahan anggaran APBD Kota Bontang tahun ini. Menurut Alfin, perubahan anggaran tersebut kini lebih banyak difokuskan pada program peningkatan dan perbaikan drainase, mengingat tingginya risiko banjir di beberapa wilayah kota.
Namun, Alfin menyatakan adanya kekhawatiran mengenai ketertinggalan progres beberapa program yang telah direncanakan sejak awal tahun, atau yang ia sebut dengan “deviasi” dalam pencapaian progres. Menurutnya, banyak program yang seharusnya berjalan sesuai jadwal, tetapi kini justru tertinggal dan belum memperlihatkan hasil yang signifikan. “Banyak program yang mengalami deviasi atau ketinggalan progres, terutama di bidang infrastruktur dasar,” jelasnya saat di wawancarai di Gedung DPRD Kutim, Rabu (30/10/2024).
Fokus pada Drainase: Prioritas Menghadapi Musim Hujan
Alfin menjelaskan bahwa penanganan drainase menjadi fokus utama karena kondisi infrastruktur drainase yang dinilai masih perlu peningkatan untuk mengatasi masalah banjir. Bontang, yang memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi, sering kali mengalami masalah genangan air di sejumlah kawasan saat musim hujan. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan anggaran ini, Komisi C berharap permasalahan drainase di berbagai titik dapat tertangani dengan lebih baik dan cepat.
“Saat ini, perubahan anggaran APBD kami memang lebih difokuskan pada perbaikan drainase. Ini merupakan langkah yang tepat untuk mengantisipasi musim hujan, dan kami sangat berharap hal ini bisa membantu mengurangi dampak genangan air,” ujar Alfin, yang juga merupakan politisi dari Partai Golkar. Ia menegaskan bahwa perbaikan drainase akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir.
Namun, di balik prioritas ini, Alfin juga mengakui bahwa fokus pada drainase membuat beberapa program lain berisiko tertinggal dari target yang telah ditetapkan. Menurutnya, perlu adanya evaluasi menyeluruh dalam menentukan skala prioritas agar semua program tetap berjalan tanpa ada yang terbengkalai.
Tantangan Waktu dan Pesimisme Terealisasi
Alfin mengungkapkan rasa pesimis terkait waktu yang semakin mendesak, terutama dalam mengejar realisasi program-program yang sudah tertinggal. Dengan sisa waktu yang semakin sempit di tahun anggaran berjalan, ia mengkhawatirkan bahwa beberapa program yang sudah direncanakan mungkin tidak akan terealisasi sesuai harapan.
“Kami khawatir realisasi program-program ini akan sulit tercapai karena sudah berkejaran dengan waktu. Akan sangat sulit untuk menyelesaikan program yang sudah tertinggal, apalagi jika masih harus dibebani dengan berbagai proses administrasi yang cukup panjang,” ucap Alfin dengan nada prihatin.
Politisi dari Partai Golkar ini menyatakan bahwa sejumlah program yang menyangkut pembangunan infrastruktur penting dan peningkatan layanan publik membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hasil yang maksimal. Ia menilai, jika terus terjadi penundaan, maka akan berdampak pada kualitas pembangunan yang diharapkan masyarakat. “Kalau begini terus, kita khawatir hasilnya tidak maksimal dan hanya akan membuang anggaran tanpa hasil yang memuaskan,” tambahnya.
Harapan untuk Peningkatan Perencanaan Program
Dalam menghadapi tantangan ini, Alfin menekankan pentingnya perencanaan yang lebih matang di masa mendatang. Ia berharap bahwa ke depannya, perencanaan program-program yang masuk dalam APBD dapat dipersiapkan lebih baik, termasuk memperhitungkan kendala-kendala yang mungkin terjadi agar tidak ada lagi deviasi atau keterlambatan.
“Kita perlu peningkatan perencanaan agar semua program bisa berjalan dengan lancar. Ini bukan hanya soal menganggarkan, tetapi juga memastikan program tersebut siap dijalankan dan tidak tertunda oleh berbagai kendala,” jelasnya. Alfin menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan agar tidak ada lagi program yang tertunda karena permasalahan teknis atau administrasi.
Alfin juga mengajak seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama mengawal program-program yang telah direncanakan dalam APBD, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, partisipasi aktif dari semua pihak akan membantu memastikan bahwa setiap program dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran dan Pelaksanaan Program
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Bontang memiliki tugas untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan dengan efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Komisi C berkomitmen untuk terus mengawasi realisasi dari setiap program yang telah dianggarkan, terutama pada perubahan anggaran yang sudah difokuskan untuk penanganan drainase.
“DPRD punya peran penting dalam mengawasi setiap penggunaan anggaran. Kami tidak ingin ada dana yang disalurkan tapi hasilnya tidak memuaskan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Alfin.
Dengan adanya pengawasan ketat dari DPRD, Alfin berharap bahwa program perbaikan drainase yang menjadi fokus anggaran perubahan tahun ini bisa terealisasi sesuai harapan, tanpa mengorbankan program-program lain yang juga penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat Menanti Hasil Konkret
Kritik Alfin terkait ketertinggalan program-program di luar drainase mencerminkan harapan masyarakat agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan setiap program dengan tepat waktu dan berkualitas. Bontang, sebagai salah satu kota yang berkembang pesat, membutuhkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang menunjang kehidupan warga secara keseluruhan.
Masyarakat pun menanti hasil konkret dari perubahan anggaran ini. Dengan fokus anggaran pada drainase, warga berharap musim hujan kali ini tidak lagi membawa kekhawatiran akan banjir dan genangan di lingkungan mereka. Sementara itu, masyarakat juga berharap pemerintah dan DPRD dapat mengevaluasi rencana anggaran ke depan agar setiap program berjalan sesuai harapan dan tidak tertinggal dari jadwal yang ditetapkan.
Alfin menutup pernyataannya dengan berharap bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh pihak terkait. “Kami akan terus mengawal agar program-program ini bisa berjalan baik, namun tetap membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan. Kita harus mulai dari sekarang agar di masa mendatang, tidak ada lagi program yang tertinggal atau tidak mencapai target,” pungkas Alfin.