Bontang – PT Laut Bontang Bersinar (LBB), anak usaha dari Perumda AUJ yang mengelola Pelabuhan Loktuan, sedang menghadapi krisis keuangan serius. Perusahaan ini tidak hanya menunggak pembayaran gaji karyawan selama tiga bulan terakhir, tetapi juga menunggak kontribusi tetap kepada Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp451 juta selama tujuh bulan terakhir.
Permasalahan finansial di PT LBB semakin menjadi sorotan publik karena pendapatan bulanan perusahaan diperkirakan mencapai Rp600-800 juta. Namun, hanya sekitar Rp150 juta yang dialokasikan untuk menggaji 32 karyawan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pejabat mengenai ke mana aliran sisa dana perusahaan, terutama mengingat operasional Pelabuhan Loktuan tetap berjalan lancar.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, turut angkat bicara terkait situasi ini. Ia menilai ada ketidaksesuaian serius antara pendapatan perusahaan dan pengalokasian dana untuk gaji karyawan.
“Pendapatan perusahaan itu cukup besar, hingga mencapai Rp800 juta per bulan, tetapi untuk menggaji karyawan hanya dialokasikan sekitar Rp150 juta. Maka dari itu, diperlukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah harus segera turun tangan,” kata Sahib, Senin (4/11/2024).
Desakan untuk Pembubaran PT LBB Jika Tidak Ada Perbaikan
Sahib mengingatkan bahwa jika masalah ini terus dibiarkan tanpa solusi, bukan tidak mungkin PT LBB menghadapi ancaman pembubaran. Ia menilai bahwa perusahaan tidak sehat dan menganggap perlu adanya manajemen yang lebih baik untuk memastikan gaji karyawan dapat dibayarkan tepat waktu.
“Kalau hasil evaluasinya menunjukkan manajemen yang buruk, maka lebih baik dibubarkan saja. Tidak seharusnya perusahaan yang memiliki pendapatan besar menunggak gaji karyawan. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam pengelolaan keuangan mereka,” tegas Sahib.
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran perusahaan dan mencurigai adanya masalah besar yang disembunyikan oleh pihak manajemen.
Penyidikan Dugaan Korupsi oleh Polres Bontang
Situasi di PT LBB semakin pelik dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Bontang terkait dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan tersebut. Inspektorat Daerah Kota Bontang juga tengah melakukan audit keuangan dan operasional PT LBB untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran perusahaan.
Namun, hingga saat ini, hasil audit dari Inspektorat belum dirilis, sementara keresahan di kalangan karyawan semakin meningkat. Para karyawan sudah berulang kali mengalami keterlambatan pembayaran gaji, sehingga permasalahan ini bukan hal baru di PT LBB.
Evaluasi Mendalam Demi Stabilitas Operasional dan Kesejahteraan Karyawan
Menurut Muhammad Sahib, kondisi PT LBB ini menjadi bukti bahwa diperlukan perbaikan tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Ia menilai bahwa evaluasi mendalam menjadi langkah mendesak untuk mengembalikan stabilitas operasional perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan yang selama ini terabaikan.
“Permasalahan ini bukan hanya soal manajemen internal, tetapi juga menyangkut kesejahteraan karyawan yang menjadi ujung tombak perusahaan. Tanpa kesejahteraan mereka, operasional perusahaan juga tidak akan berjalan dengan baik,” ungkap Sahib.
DPRD Bontang berharap agar hasil audit Inspektorat dan penyelidikan Polres Bontang segera membuahkan hasil sehingga langkah perbaikan dapat segera diterapkan. Langkah evaluasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan PT LBB kembali menjadi perusahaan yang sehat secara finansial dan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban dasar, baik terhadap karyawan maupun kepada pemerintah.
Melalui evaluasi ini, DPRD juga berharap transparansi dan akuntabilitas keuangan di tubuh PT LBB bisa ditingkatkan.