Jember – Bak mendapat hembusan angin setelah lama terombang-ambing, ribuan nelayan di Kabupaten Jember akhirnya melihat titik terang di tengah krisis solar bersubsidi yang membelit mereka selama dua bulan terakhir. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan (DKPPP) memastikan akses pembelian BBM bersubsidi melalui sistem barcode akan segera dipulihkan.
Kesulitan memperoleh solar bersubsidi selama ini membuat aktivitas melaut nelayan di sejumlah kawasan pesisir Jember terganggu. Banyak di antara mereka terpaksa mengurangi frekuensi melaut, bahkan menghentikan sementara pekerjaannya karena biaya operasional yang membengkak akibat harus membeli bahan bakar dengan harga non-subsidi.
Persoalan tersebut bermula setelah terungkapnya dugaan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi yang melibatkan jaringan mafia BBM di Jember pada pertengahan Maret 2026. Dampak dari kasus tersebut ikut menyeret proses aktivasi dan perpanjangan barcode nelayan, sehingga ribuan pelaku usaha perikanan kehilangan akses terhadap solar bersubsidi yang menjadi penopang utama aktivitas mereka.
Akibat kondisi itu, nelayan terpaksa membeli solar dari para pengecer dengan harga berkisar Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per liter. Kenaikan biaya tersebut menjadi beban berat bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan.
Untuk mengurai persoalan tersebut, DKPPP Jember menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa (2/6/2026) dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Pertemuan itu melibatkan unsur Polres Jember, Kejaksaan, Polairud, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo, serta organisasi nelayan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Kesatuan Nelayan Seluruh Pantai Jember (KNSPJ).
“Alhamdulillah, hasil FGD ini memberikan titik terang. Dalam waktu dekat barcode nelayan akan aktif kembali. Ini menjadi kabar baik bagi teman-teman nelayan agar bisa kembali bekerja dan melaut,” ujar Sekretaris KNSPJ, Rohman.
Menurutnya, kepastian tersebut menjadi harapan yang telah lama dinantikan para nelayan setelah menghadapi ketidakpastian selama beberapa bulan terakhir.
Pendamping nelayan, Holilur Rohman, juga menilai pengaktifan kembali barcode sangat mendesak mengingat saat ini merupakan periode musim ikan yang hanya berlangsung dalam waktu terbatas. Momentum tersebut menjadi kesempatan penting bagi nelayan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
“Saat ini sedang musim ikan. Jika nelayan tidak bisa melaut, bagaimana mereka menghidupi keluarganya? Kami tidak meminta apa-apa selain barcode solar bersubsidi kembali diaktifkan agar nelayan bisa bekerja,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan DKPPP Jember, M. Adi Selamet, menjelaskan bahwa forum diskusi telah menghasilkan kesepahaman mengenai pemulihan akses pembelian solar bersubsidi bagi nelayan. Meski demikian, hasil pembahasan tersebut masih akan dilaporkan kepada Bupati Jember sebagai dasar untuk memperoleh arahan dan tindak lanjut.
“Sudah ada kesepahaman dalam FGD bahwa barcode pembelian solar bersubsidi milik nelayan akan diaktifkan kembali dalam waktu dekat. Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan kepada Bupati dan menunggu petunjuk lebih lanjut,” jelasnya.
Keputusan tersebut disambut dengan optimisme oleh para nelayan. Mereka berharap proses aktivasi barcode dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas melaut kembali berjalan normal. Dengan ketersediaan solar bersubsidi, roda perekonomian keluarga nelayan yang sempat tersendat diharapkan dapat kembali bergerak, terlebih di tengah musim ikan yang sedang berlangsung. (ADV).