Bontang – Kawasan Industri Bontang (KIB) yang diharapkan menjadi pusat ekonomi baru di Kota Bontang hingga saat ini masih sepi investor. Padahal, Kota Bontang memiliki visi untuk menjadi kota yang ramah investasi. Salah satu kendala utama yang menghambat minat investor adalah harga lahan yang rendah, yang dianggap tidak sebanding dengan potensi kawasan tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Kota Bontang, Suharno, mengungkapkan bahwa harga lahan yang ditawarkan di KIB terlalu rendah, bahkan jauh di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah Bontang Lestari. Menurutnya, hal ini menyebabkan masyarakat setempat enggan untuk melepaskan lahan mereka, sehingga memperlambat proses pengembangan kawasan tersebut.
“Harga lahan di KIB perlu disesuaikan dengan NJOP yang berlaku agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan proses pembebasan lahan bisa berjalan lebih lancar,” ujar Suharno di Kelurahan Api-Api, Bontang, Minggu (3/11/2024).
Saat ini, dari total lahan seluas 1.102 hektare yang dialokasikan untuk pengembangan KIB, baru sekitar 64 hektare yang siap digunakan. Sisanya masih membutuhkan pembebasan lahan dan pengembangan infrastruktur. Harga lahan di KIB hanya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp12.000 per meter persegi, jauh di bawah NJOP Bontang Lestari yang mencapai Rp105.000 per meter persegi. Suharno menilai bahwa perbedaan harga yang terlalu jauh ini membuat masyarakat enggan melepaskan lahan mereka, sehingga proses pengembangan menjadi terhambat.
Infrastruktur Masih Menjadi Hambatan
Selain masalah harga lahan, Suharno juga menyoroti keterbatasan infrastruktur di KIB yang menjadi faktor penghambat bagi investor. Menurutnya, tanpa infrastruktur yang memadai, kawasan industri ini sulit menarik minat investor untuk mengembangkan usaha di sana. Jalan yang belum memadai, jaringan listrik yang terbatas, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi perhatian yang harus segera diatasi.
“Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menarik minat investasi di KIB. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki akses dan fasilitas yang ada agar investor merasa yakin berinvestasi di sini,” jelas Suharno.
Ke depan, Suharno berencana untuk berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna membahas solusi yang lebih konkret untuk meningkatkan daya tarik kawasan industri ini. Langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi yang komprehensif bagi tantangan yang dihadapi KIB.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk menggali lebih dalam masalah yang dihadapi KIB. Jika sudah jelas masalahnya, kita bisa memberikan masukan dan solusi yang lebih tepat,” tambahnya.
Situasi Politik Ikut Berperan
Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, menyebut bahwa selain kendala lahan dan infrastruktur, situasi politik juga memengaruhi minat investor untuk berinvestasi di Bontang. Banyak investor yang saat ini memilih untuk menunggu kepastian arah kebijakan dari pemerintah, terutama karena tahun depan akan menjadi tahun politik.
“Investor tampaknya masih menunggu kepastian arah kebijakan dari kepemimpinan sekarang. Ini bukan hanya terjadi di Bontang, tetapi juga di daerah lain karena tahun politik,” ujar Aspiannur.
Menurutnya, situasi ini menciptakan ketidakpastian yang menyebabkan para investor menunda rencana investasi mereka. Ia berharap, setelah pemilu, ada kepastian kebijakan yang bisa memberikan dorongan bagi para investor untuk kembali aktif berinvestasi.
Harapan Suharno untuk Peningkatan Daya Tarik Investasi
Suharno berharap, dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, proses pengembangan KIB dapat berjalan lebih lancar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan investor agar visi Kota Bontang sebagai kota ramah investasi bisa tercapai. Salah satunya adalah dengan memperhatikan aspek harga lahan yang sesuai dengan harapan masyarakat, serta menyediakan infrastruktur yang mendukung.
Selain itu, Suharno juga berharap agar pemerintah kota terus memantau dan mengevaluasi kebutuhan infrastruktur di kawasan industri tersebut. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi di KIB, sehingga kawasan ini bisa berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Bontang.
“Kami optimis bahwa jika harga lahan dan infrastruktur diperbaiki, investor akan lebih tertarik untuk datang. Pemerintah harus terus mendorong pembangunan kawasan ini, sehingga KIB bisa menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Bontang,” tutup Suharno.