Surabaya – Seperti menanam benih di halaman sendiri, Pemerintah Kota Surabaya memilih mendekatkan solusi langsung ke lingkungan warga. Melalui Program Kampung Pancasila 2026, Pemkot tidak hanya menghadirkan konsep, tetapi juga menurunkan kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga ke tingkat Rukun Warga (RW), sebagai ujung tombak penyelesaian persoalan masyarakat.
Langkah ini diumumkan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, usai peluncuran program di RW 2 Krembangan Bhakti, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kamis (16/4/2026). Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh seluruh RW di Surabaya. Dalam skema yang diterapkan, setiap RW akan mendapatkan pendamping ASN dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kepadatan penduduk di wilayah tersebut.
“Alhamdulillah nanti setiap RW ada pendamping dari ASN. Ada yang dua orang sampai tiga orang, tergantung jumlah penduduknya,” ujar Eri Cahyadi.
Ia menjelaskan bahwa para pendamping tersebut berasal dari berbagai level birokrasi, mulai dari kepala dinas, camat, hingga kepala bidang. Dengan pendekatan ini, setiap wilayah memiliki penanggung jawab langsung yang dapat merespons persoalan warga secara cepat dan tepat sasaran, tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.
“Di situ nanti RW ada pengampunya. Pengampunya itu kepala dinas, camat atau kepala bidang,” katanya.
Program Kampung Pancasila sendiri dirancang sebagai model penyelesaian masalah berbasis wilayah terkecil, yakni RW. Berbagai isu yang selama ini kerap menjadi kendala, seperti fasilitas umum, kondisi sosial, hingga persoalan ekonomi masyarakat, diharapkan dapat ditangani langsung di tingkat lokal. Selain itu, program ini juga menyasar pembaruan data kesejahteraan warga agar lebih akurat dan tepat sasaran, termasuk mengidentifikasi warga yang belum terdata maupun yang sudah tidak lagi masuk kategori bantuan.
“Karena di Kampung Pancasila itu ada satu, terkait lingkungan, dua terkait ekonomi, ketiga terkait kemasyarakatan, dan keempat terkait sosial budaya,” jelasnya.
Pendekatan ini menempatkan RW sebagai pusat koordinasi pembangunan berbasis komunitas. Dengan keterlibatan ASN secara langsung, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya berhenti di tingkat perencanaan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, Eri Cahyadi juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menyukseskan program tersebut. Pemerintah kota membuka peluang bagi berbagai organisasi kepemudaan untuk ikut terlibat aktif, khususnya dalam mendorong kemandirian dan kreativitas pemuda di lingkungan masing-masing.
“Saya minta tolong semua organisasi kepemudaan bisa mendampingi kalau punya program yang bisa menggerakkan kemandirian pemuda di setiap RW,” pungkasnya.
Keterlibatan lintas elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pemuda, menjadi kunci utama keberhasilan Program Kampung Pancasila. Dengan sinergi tersebut, Surabaya berharap mampu menciptakan lingkungan yang tidak hanya tertata secara fisik, tetapi juga kuat secara sosial dan ekonomi.
Pada akhirnya, program ini menjadi refleksi bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari pusat kekuasaan, melainkan bisa tumbuh dari lingkungan terkecil. Ketika RW diberdayakan dan didampingi secara langsung, maka solusi bukan lagi sesuatu yang jauh, melainkan hadir tepat di depan pintu warga.