Samarinda – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) telah melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek lanjutan pembangunan jalan Tengarong,…
Samarinda – Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti…
Pasuruan – Advokat muda yang dikenal dengan nama Sakty, Moch. Gati, S.H., C.TA., M.H., siap untuk melawan para rentenir yang dianggap tidak berperikemanusiaan. Sakty menyatakan niatnya…
Jakarta – PW PMMBN Jabar – Pengurus Wilayah Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PWPMMBN) Provinsi Jawa Barat Apresiasi gerakan moderasi beragama pada Perguruan Tinggi.…
Jember – Ketua HNSI( Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Jember mendapatkan intimidasi saat berkunjung di kantor UPT Pelabuhan Puger. Ketua dan pengurus HNSI Jember sedang melakukan…
Wakil ketua PWNU Jatim Dr. Ma’ruf Syah(gus Ma’ruf) menilai penundaan pemilu akan menabrak konstitusi. Secara hukum, Indonesia memilki dasar hukum tentang pemilu.
Seorang warga bernama E Ramos Petege menggugat Undang-Undang (UU) tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengaku pernikahannya harus dibatalkan karena perkawinan beda agama tidak diakomodasi Undang-Undang tersebut.
Mojokerto – Jaksa Agung ST Burhanuddin melaunching rumah restorative justice (RJ) yang digelar secara virtual di 9 kejaksaan tinggi (Kejati) di daerah. Kejati tersebut yakni Kejati…
Agenda sidang pemeriksaan saksi- saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Mojokerto. JPU hadirkan 7 saksi dalam agenda persidangan tindak pidana Aborsi dengan tersangka Bripda Randy Bagus Hari Sasongko (22).
“Bilamana setuju untuk melaksanakan pedoman tersebut, maka dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ditujukan untuk melaksanakan SE ini,” katanya. Namun sekali lagi dia menjelaskan bahwa SE Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 merupakan produk hukum yang secara materil mengikat umum.