Surabaya – Di tengah seruan penghematan anggaran yang terus digaungkan pemerintah, keterlibatan organisasi mahasiswa dalam agenda misi dagang luar negeri Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuai sorotan. DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jawa Timur mempertanyakan urgensi pelibatan Cipayung Plus Jatim dalam kegiatan tersebut agar tidak sekadar menjadi pelengkap seremonial kekuasaan.
Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD GMNI Jawa Timur, Kelvin Arisudin, terkait keikutsertaan organisasi Cipayung Plus Jawa Timur dalam dua agenda misi dagang pemerintah daerah yang berlangsung di Palangkaraya dan Kuala Lumpur. Menurutnya, agenda perdagangan semestinya lebih memprioritaskan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor ekonomi, investasi, industri, UMKM, maupun diplomasi perdagangan daerah.
“Kami memandang bahwa misi dagang luar negeri seharusnya berfokus pada aktor-aktor yang memiliki relevansi langsung terhadap sektor perdagangan, investasi, industri, UMKM, dan diplomasi ekonomi daerah. Pelibatan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung tentu menimbulkan pertanyaan publik mengenai dasar kebutuhan, tujuan strategis, serta kontribusi konkret yang ingin dicapai dari keikutsertaan tersebut,” ujar Kelvin.
Ia menilai, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, dan lapangan pekerjaan, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, ruang kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa tetap penting, namun harus memiliki orientasi jelas dan dampak nyata bagi publik.
“Di saat masyarakat sedang dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi, pendidikan, dan lapangan pekerjaan, pemerintah semestinya lebih bijak dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah. Kami tidak menolak ruang kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa. Namun, pelibatan organisasi mahasiswa harus memiliki orientasi yang jelas, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar simbolik atau seremonial belaka,” katanya.
Kelvin juga mengingatkan agar agenda misi dagang yang seharusnya menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah tidak berubah menjadi fasilitas politik yang minim manfaat langsung bagi warga Jawa Timur. Menurutnya, organisasi mahasiswa harus tetap menjaga independensi serta konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
“Pelibatan Cipayung Plus Jatim dalam dua agenda misi dagang di Palangkaraya dan Kuala Lumpur patut dipertanyakan. Jangan sampai agenda yang seharusnya menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah justru berubah menjadi ruang seremonial, ataupun fasilitas politik yang tidak memiliki korelasi langsung dengan masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.
Ia menambahkan, organisasi mahasiswa yang berorientasi pada perjuangan rakyat semestinya tetap mengedepankan sikap kritis terhadap kebijakan publik. Menurutnya, keterlibatan dalam kegiatan pemerintah tidak boleh membuat gerakan mahasiswa kehilangan independensi dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Sebagai organisasi yang berorientasikan pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, pertimbangan dalam mengambil langkah atau keputusan dalam terlibat pada sebuah acara harusnya dikembalikan dalam asas perjuangan jangan sampai Cipayung hanya menjadi penumpang kekuasaan pemerintah tanpa memberikan kritik serta solusi atas sebuah kebijakan,” pungkas Kelvin.
DPD GMNI Jawa Timur menegaskan mahasiswa akan terus menjalankan fungsi pengawasan sosial demi menjaga akuntabilitas kebijakan publik dan penggunaan anggaran daerah. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, menurut mereka, merupakan bagian dari tanggung jawab moral gerakan mahasiswa dalam menjaga demokrasi dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
Sampai berita ini dinaikkan belum ada klarifikasi dari pihak Pemprov Jatim.