Sidoarjo – Pemilihan kepala desa bukan sekadar perebutan jabatan, tetapi juga ujian kedewasaan demokrasi di tingkat akar rumput. Menjelang pelaksanaan Pilkades serentak 2026, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengingatkan seluruh calon kepala desa agar menjaga persaingan tetap damai dan tidak memecah belah masyarakat.
Sebanyak 230 calon kepala desa mengikuti pembekalan Pilkades serentak 2026 yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Sidoarjo Subandi bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Pilkades di 80 desa yang tersebar di 17 kecamatan.
Dalam arahannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades pada 24 Mei 2026 harus berlangsung aman, tertib, dan tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat desa. Ia meminta seluruh pasangan calon beserta tim sukses menjaga stabilitas politik selama tahapan pemilihan berlangsung.
“Komitmen kita Pilkades damai. Pemilihan kepala desa tanggal 24 Mei 2026 nanti jangan sampai menjadi kegaduhan. Paslon dengan paslon harus bisa menjaga stabilitas politik, termasuk tim suksesnya agar tidak ada kegaduhan di desa,” ujar Subandi.
Menurutnya, pesta demokrasi di tingkat desa seharusnya menjadi ruang adu gagasan dan program pembangunan, bukan ajang permusuhan yang berujung perpecahan masyarakat. Karena itu, Pemkab Sidoarjo bersama aparat keamanan telah melakukan pemetaan wilayah yang dianggap memiliki potensi kerawanan politik tinggi.
“Kita sudah mapping daerah-daerah yang rawan politiknya tinggi,” katanya.
Selain persoalan stabilitas keamanan, Subandi juga menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi Pilkades. Ia mengingatkan para calon kepala desa agar tidak mengeluarkan biaya berlebihan demi memenangkan pemilihan karena hal itu berpotensi memicu praktik korupsi ketika menjabat.
“Kalau habisnya Rp300 juta atau Rp500 juta tentu tidak nutut. Kalau biaya politik tinggi, mau nggak mau ada korupsi karena gaji kepala desa ini Rp 5,5 juta,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pembekalan yang diberikan kepada para calon kepala desa bertujuan membentuk pemimpin desa yang mampu menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
“Makanya ada pembekalan. Gaji kepala desa juga segitu, agar bisa menjalankan sesuatu dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, Probo Agus Sunarno, menyampaikan bahwa Pilkades serentak tahun 2026 akan digelar di 80 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Total terdapat 230 calon kepala desa yang akan bersaing dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
“Terdapat 230 calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades tahun 2026,” jelasnya.
Ia berharap seluruh tahapan kampanye berjalan santun, edukatif, dan bermartabat dengan mengedepankan visi misi pembangunan desa yang realistis serta sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Kami berharap kampanye berlangsung santun, edukatif, dan bermartabat. Visi misi harus mengacu pada potensi desa serta kebutuhan masyarakat desa,” tutupnya.
Melalui pembekalan tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap Pilkades serentak 2026 dapat menjadi contoh demokrasi desa yang sehat, damai, dan menghasilkan pemimpin berkualitas tanpa praktik politik uang maupun konflik berkepanjangan di masyarakat.