Mahulu – Sulitnya perjalanan menuju wilayah paling ujung Mahakam Ulu bukan sekadar cerita di atas meja rapat. Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, merasakan sendiri beratnya akses menuju Kecamatan Long Apari ketika debit Sungai Mahakam menyusut hingga memaksanya beberapa kali turun dari speedboat. Kondisi itu mendorongnya kembali mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat mempercepat pembangunan jalan darat menuju kawasan perbatasan.
Persoalan akses tersebut kembali mencuat ketika Devung Paran melaksanakan reses masa sidang II di Kecamatan Long Apari. Wilayah yang berada di kawasan hulu Mahakam itu masih sangat bergantung pada jalur sungai sebagai sarana utama mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok. Karena itu, ia meminta pembangunan jalan dari Kecamatan Long Bagun menuju Long Pahangai hingga Long Apari segera mendapat kepastian anggaran dan pelaksanaan.
“Luar biasa sulitnya akses menuju Long Apari. Bahkan saya pada saat melaksanakan reses kemarin beberapa kali harus turun dari Speedboat karena kondisi air sangat surut,” ungkap Devung Paran menceritakan sulitnya akses menuju wilayah perbatasan Mahulu, Senin (10/8/2026).
Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, persoalan akses ke wilayah perbatasan bukan isu baru. DPRD Mahulu disebut telah berulang kali menyuarakan kebutuhan pembangunan jalan darat karena infrastruktur itu diyakini menjadi solusi jangka panjang terhadap mahalnya ongkos transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga bahan bakar minyak yang harus ditanggung masyarakat di kawasan hulu.
Devung mengatakan Fraksi Partai Gerindra DPRD Mahulu juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong percepatan proyek tersebut. Aspirasi pembangunan jalan telah disampaikan kepada DPRD Kalimantan Timur, DPR RI, hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim.
”Saya harus menyampaikan bahwa kami dari Fraksi Gerindra bergerak secara mandiri dalam hal memperjuangkan jalan ke wilayah perbatasan. Kami sudah bertemu Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur pak Ekti Imanuel sebagai perwakilan dari Mahulu dan Kubar untuk menyampaikan pentingnya pembangunan jalan di wilayah perbatasan Mahulu agar menjadi perhatian pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Ia menyebut, meskipun Kabupaten Mahakam Ulu dipastikan tidak memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini maupun tahun berikutnya, DPRD tetap berharap pembangunan jalan menuju kawasan hulu dapat ditempatkan sebagai salah satu prioritas anggaran provinsi.
Menurut Devung, usulan pembangunan tersebut sudah masuk dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, hingga kini besaran anggaran yang akan dikucurkan untuk mendukung pembangunan ruas jalan tersebut masih belum mendapat kepastian.
Upaya serupa juga dilakukan ke pemerintah pusat. DPRD Mahulu telah menyampaikan proposal pembangunan jalan kepada anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana yang membidangi sektor infrastruktur. Proposal tersebut disebut telah diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja.
”Kami juga sudah menyerahkan proposal ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Balikpapan. Jadi kami sudah bergerak dari semua lini dan berharap pada 2027 pembangunan jalan dari Long Bagun hingga Long Apari bisa mulai direalisasikan,” paparnya.
Devung menilai pembangunan akses darat sangat mendesak karena ketergantungan terhadap transportasi sungai membuat masyarakat rentan terdampak perubahan cuaca dan kondisi debit air. Ketika musim kemarau dan permukaan sungai turun, distribusi barang menuju wilayah hulu menjadi jauh lebih sulit dan mahal.
Dampaknya terlihat langsung pada harga kebutuhan masyarakat. Devung menyebut harga bensin di Long Apari telah mencapai Rp35 ribu per liter. Harga tinggi itu tetap harus dibayar warga karena ketersediaan barang menjadi kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan pilihan harga.
”Saat saya sampai di Long Apari, harga bensin sudah mencapai Rp 35 ribu per liter. Masyarakat tidak punya banyak pilihan karena yang terpenting bagi mereka barang tetap tersedia,” katanya.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas pangan. Harga beras di kawasan tersebut, menurut Devung, dapat mencapai Rp700 ribu hingga Rp800 ribu untuk satu karung ukuran 25 kilogram. Mahalnya biaya logistik dinilai menjadi salah satu faktor utama yang terus menekan daya beli masyarakat di wilayah perbatasan.
Ia mengatakan situasi tersebut bukan hanya terjadi sesekali, melainkan berulang hampir setiap tahun. Karena itu, penyediaan jalan darat dipandang bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari upaya menekan kesenjangan pelayanan dan biaya hidup antara masyarakat di kawasan hulu dengan wilayah lain yang memiliki akses transportasi lebih mudah.
”Persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Ada ribuan masyarakat di wilayah hulu yang harus mendapatkan perhatian. Karena itu saya terus memperjuangkan pembangunan jalan agar distribusi barang menjadi lebih lancar dan biaya transportasi bisa ditekan,” tegasnya.
Devung berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dapat membangun koordinasi yang lebih kuat untuk mempercepat realisasi ruas jalan menuju wilayah perbatasan Mahulu. Menurutnya, kepastian pembangunan akan memberikan dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi di kawasan hulu Mahakam.
“Kami tetap menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat di wilayah hulu Mahakam. Informasi yang kami terima, usulan tersebut sudah masuk dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi, meskipun besaran anggarannya masih belum dikonfirmasi,” tuturnya.
Dengan kondisi geografis yang masih membuat masyarakat bergantung pada sungai, pembangunan jalan Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari dinilai menjadi kebutuhan strategis bagi Mahakam Ulu. DPRD Mahulu berharap usulan yang telah disampaikan melalui berbagai jalur pemerintahan dapat mulai diwujudkan pada 2027 agar masyarakat perbatasan memperoleh akses transportasi yang lebih pasti dan biaya hidup dapat ditekan.