Tahun 2025 seharusnya menjadi momen perwujudan visi besar Indonesia Maju. Tapi kenyataannya, justru menjadi tahun penuh duka, kehilangan, dan pengabaian terhadap rakyat kecil. Di balik panggung politik dan program populis, satu per satu tragedi muncul: demonstrasi berdarah, anak-anak keracunan, bencana ekologis yang disengaja, hingga penghancuran rumah adat dan habitat satwa dilindungi.
Awal tahun dibuka dengan gelombang penggusuran dan penyempitan ruang sipil di berbagai daerah. Rumah warga dirobohkan tanpa musyawarah layak, pendamping masyarakat dikriminalisasi, dan intimidasi terhadap aktivis semakin brutal. Pada Februari, mahasiswa turun ke jalan lewat aksi “Indonesia Gelap”, menuntut evaluasi demokrasi, keadilan sosial, dan transparansi program negara.
Puncaknya terjadi pada Agustus 2025, saat protes besar menyebar ke puluhan kota dan menelan korban jiwa. Setidaknya 10 orang meninggal dunia, termasuk mahasiswa, pelajar, tukang becak, hingga ASN. Sementara, di Makassar, gedung DPRD dibakar—tiga staf DPRD tewas. Namun hingga kini, tak satu pun pihak berwenang bertanggung jawab, dan keluarga korban dibiarkan berduka dalam sunyi.
Di tengah kekacauan politik, program andalan pemerintah—Makan Bergizi Gratis (MBG)—malah memunculkan krisis kesehatan nasional. JPPI mencatat 11.566 anak keracunan makanan MBG hingga Oktober. Pemerintah hanya mengakui 211 kejadian dan 11.640 terdampak, menolak istilah “keracunan massal”.
Perbedaan angka ini menyingkap celah besar dalam sistem pelaporan dan transparansi data negara. Sementara relawan mencatat ribuan kasus langsung dari lapangan, pemerintah lebih sibuk membangun narasi keberhasilan.
Tak kalah tragis adalah krisis ekologis yang meledak akibat kebijakan pembukaan lahan. Di pulau Sumatera hutan dibabat untuk kelapa sawit, menyebabkan banjir bandang. Parahnya, kayu gelondongan hasil pembalakan liar ikut terbawa arus, menghancurkan ratusan rumah warga, menewaskan ternak, dan mencabut kehidupan dari akar.
Krisis itu tak hanya menimpa manusia. Rumah Gajah di Taman Nasional Teso Nilo dihancurkan oleh pemerintah, mengusir satwa langka dari habitatnya. Kelompok konservasi menyebutnya “pembantaian ekosistem terselubung”. Rumah konservasi yang seharusnya melindungi malah diratakan dengan tanah atas nama “penataan kawasan”.
Sementara di Sulawesi, sejumlah rumah adat masyarakat lokal dibakar, membuat komunitas kehilangan identitas kultural yang diwariskan turun-temurun. Pembakaran rumah adat ini bukan sekadar pelanggaran hak tinggal, tapi juga penghinaan terhadap warisan leluhur yang tidak bisa tergantikan.
Menjelang akhir tahun, bencana besar melanda Sumatra, menewaskan 1.003 orang akibat banjir dan longsor, berdasarkan data BNPB. Bencana ini kembali ditelusuri ke akar kerusakan lingkungan yang diabaikan selama bertahun-tahun.
Seluruh peristiwa ini menunjukkan bahwa kerusakan terbesar di negeri ini bukan hanya bencana alam, tetapi bencana akibat kelalaian negara.
Rekap nasional Indonesia 2025:
- Korban jiwa aksi demonstrasi: 10+ orang
- Korban keracunan MBG: 11.566 anak (JPPI) vs 11.640 terdampak (BGN)
- Korban bencana: 1.003 jiwa (Sumatra)
- Rumah adat terbakar: puluhan unit (Sulawesi)
- Banjir akibat pembabatan hutan: ratusan rumah hancur
- Gajah terusir, rumah konservasi dihancurkan
- Aktivis, jurnalis, dan lembaga HAM diintimidasi
Solusi tak bisa ditunda:
Pertama, evaluasi menyeluruh seluruh program nasional berbasis laporan independen masyarakat sipil.
Kedua, moratorium pembukaan hutan dan audit ulang semua izin lahan sawit.
Ketiga, rekonstruksi rumah adat dan restorasi kawasan konservasi yang rusak.
Keempat, proses hukum terhadap pelanggar HAM dan pembiaran bencana.
Kelima, buka data dan libatkan publik dalam pengawasan anggaran negara.
Tahun 2025 memberi pelajaran jelas: jika demokrasi tidak dijalankan dengan sebenar-benarnya dan pembangunan tidak berpihak pada manusia dan alam, maka kehancuran akan datang dari dalam sistem itu sendiri.