Denpasar – Di tengah dinamika kebangsaan yang terus bergerak dan tantangan internal organisasi yang sempat mengemuka, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menegaskan kembali pentingnya persatuan nasional. Tekad itu diwujudkan melalui Deklarasi Persatuan Nasional dalam agenda Rekonsiliasi Persatuan Nasional dan Pengukuhan Pengurus DPP GMNI Periode 2025–2028 yang digelar di Inna Bali Heritage, Kota Denpasar, Bali.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, sejak Senin hingga Rabu (15–17/12/2025), tersebut menjadi momentum penting bagi GMNI untuk mengakhiri fragmentasi internal yang selama ini membayangi perjalanan organisasi. Deklarasi ini sekaligus menandai komitmen kolektif GMNI untuk kembali utuh sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan yang berpijak pada nilai-nilai nasionalisme dan ideologi Marhaenisme.
Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, menegaskan bahwa persatuan merupakan syarat mutlak agar GMNI kembali tampil sebagai organisasi pelopor di tengah perubahan zaman. Ia menilai, hanya dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan ego sektoral, GMNI dapat menjalankan peran historisnya secara maksimal.
“Persatuan adalah jalan satu-satunya agar GMNI kembali menjadi organisasi pelopor di tengah zaman yang meleset, dengan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan dan ego pribadi,” ujar Arjuna, Selasa (16/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Arjuna juga secara tegas menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan DPP GMNI periode 2025–2028 di bawah Muhammad Risyad Fahlefi dan Patra Dewa. Menurutnya, kepengurusan baru ini memiliki mandat penuh untuk membawa GMNI menuju arah yang lebih progresif dan revolusioner.
“Kapal kepengurusan Risyad–Patra akan membangun GMNI yang progresif dan revolusioner. Pembangunan itu harus berangkat dari rasa senasib sepenanggungan yang tumbuh dalam kaderisasi dan penghayatan ideologi. Seluruh mandat dan kepemimpinan organisasi hari ini telah berada di tangan Risyad–Patra,” tegas Arjuna.
Ia menambahkan bahwa persatuan bukanlah hasil yang lahir secara instan, melainkan sebuah proses panjang yang harus terus diperluas dan dipererat. Persatuan, menurutnya, harus tumbuh dari kesadaran kader, keikhlasan menanggalkan ego, serta keberanian untuk bergerak bersama dalam satu barisan perjuangan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GMNI Periode 2025–2028, Muhammad Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa rekonsiliasi dan deklarasi persatuan nasional ini merupakan titik awal konsolidasi ideologis dan organisatoris GMNI. Ia menekankan bahwa agenda tersebut bukan sekadar seremoni politik, melainkan fondasi untuk memperkuat arah perjuangan organisasi ke depan.
“Rekonsiliasi ini adalah bentuk kedewasaan politik GMNI. Persatuan bukan tanda kelemahan, melainkan kesadaran kolektif bahwa GMNI jauh lebih besar daripada ego, jabatan, dan luka masa lalu,” ujar Risyad.
Risyad juga menegaskan bahwa GMNI harus kembali berdiri tegak sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan yang berlandaskan satu pijakan ideologis yang sama, yakni Marhaenisme dan ajaran Bung Karno. Tanpa persatuan, ideologi kehilangan daya gerak dan hanya akan menjadi slogan kosong.
“Tanpa persatuan, ideologi kehilangan daya gerak. Karena itu, persatuan harus diwujudkan melalui penguatan organisasi, kaderisasi, dan keberpihakan GMNI pada rakyat,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh kader GMNI di berbagai daerah untuk meninggalkan sekat-sekat lama dan menjadikan persatuan sebagai modal utama dalam menjalankan mandat ideologis GMNI secara konsisten dan berkelanjutan.
“Sejarah harus menjadi guru, bukan penjara. Hari ini kita menutup lembar dinamika internal dan membuka babak baru perjuangan GMNI yang lebih matang, progresif, dan revolusioner,” pungkas Risyad.