Samarinda – Jalan alternatif yang menghubungkan Kutai Timur (Kutim) dan Berau tengah menjadi sorotan setelah rencana perubahan trase jalan provinsi melewati sejumlah kampung disetujui. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Husin Djufri, menyatakan apresiasinya terhadap langkah Gubernur Kaltim yang memberikan disposisi agar jalur baru ini bisa melewati kawasan pemukiman masyarakat.
Menurut Husin, akses jalan tersebut membawa dampak besar bagi warga di sekitar Talisayan, Biatan, Biduk-biduk dan Tabalar. Jalan yang dulunya berbatu dan sulit dilalui kini berpotensi menjadi jalur utama menuju Samarinda, Balikpapan, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kalau dulu mau ke kota harus memutar jauh, bisa selisih empat sampai lima jam perjalanan. Dengan adanya jalan alternatif ini, biaya transportasi jadi lebih hemat, hasil pertanian dan perikanan lebih mudah dipasarkan,” ujar legislator Dapil Kutim, Berau dan Bontang saat ditemui di Ruang Kerjanya, Selasa (26/8/2025).
Ia menambahkan, perubahan trase jalan provinsi ini bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga wujud perhatian terhadap aspirasi masyarakat lokal.
“Begitu jalan akses dibuka, kehidupan mereka langsung berubah. Semua hasil alam lebih mudah dibawa keluar dengan biaya lebih rendah,” kata Husin.
Selain mendukung perekonomian warga, jalur ini juga diproyeksikan meningkatkan sektor pariwisata di Berau. Daerah wisata seperti Biduk-biduk, Pulau Kaniungan, air terjun, hingga danau-danau eksotis yang selama ini tetap ramai meski akses terbatas, diprediksi akan lebih berkembang jika jalan utama dibenahi.
“Wisata di Berau itu luar biasa, meskipun jalannya rusak saja pengunjung tetap berdatangan. Apalagi kalau akses sudah bagus, pasti dampaknya besar sekali bagi masyarakat, baik dari sektor wisata maupun perikanan,” jelas Husin.
Terkait kendala pembebasan lahan, Husin menyebut tidak ada hambatan berarti. Camat dan kepala desa setempat telah memberi jaminan bahwa lahan yang dilewati tidak menimbulkan masalah biaya. Bahkan sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang wilayahnya terlintasi jalur ini disebut mendukung penuh rencana pembangunan.
“Jalan perusahaan yang saat ini masih berupa tanah juga akan ditingkatkan kualitasnya. Pihak pemerintah provinsi sudah diperintahkan gubernur untuk berkoordinasi dengan perusahaan, termasuk membuka ruang kerja sama dalam bentuk CSR,” tambahnya.
Dengan dukungan berbagai pihak, DPRD Kaltim optimistis jalan alternatif Kutim-Beran akan segera menjadi jalur utama yang tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan.