Samarinda – Di tengah geliat persiapan menuju Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur memulai langkah strategis yang tak kalah penting: membangun ekonomi desa melalui koperasi. Dalam peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa untuk pembentukan Koperasi Merah Putih yang digelar di Lamin Etam pada Sabtu (24/5/2025), Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan komitmennya menjadikan koperasi sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, menyebut koperasi Merah Putih sebagai simbol pembangunan ekonomi dari bawah. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Pemprov dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekonomi Desa.
“Percepatan koperasi Merah Putih ini nantinya akan memberikan andil besar bagi masyarakat desa se-Kaltim,” ujar Seno dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa koperasi Merah Putih tak sekadar lembaga usaha, tetapi juga sebagai wadah kolektif yang mengusung nilai solidaritas dan keadilan sosial. Pembentukan koperasi ini dianggap sebagai pondasi penting dalam membangun desa yang mandiri dan berdaya saing.
Sejauh ini, lebih dari 1.500 desa dan kelurahan dari total 3.038 di Kaltim telah memulai proses musyawarah. Sebanyak 344 desa sudah menyelesaikan tahapan awal pembentukan koperasi. Pemerintah provinsi menargetkan laporan resmi capaian tersebut akan diumumkan secara menyeluruh pada 28 Mei mendatang.
Pemerintah daerah juga meminta kabupaten/kota mengalokasikan dana APBD guna mendukung operasional koperasi tersebut. Selain itu, camat didorong aktif memfasilitasi musyawarah desa, mempercepat lahirnya koperasi Merah Putih di setiap wilayah.
“Langkah strategis ini mencakup dukungan pendanaan serta sinergi antara pemerintah desa dan aparat wilayah untuk memastikan proses berjalan cepat dan merata,” lanjut Seno.
Ia menegaskan, koperasi bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi sarana perjuangan rakyat desa dalam membangun masa depan yang lebih inklusif dan adil.
Dengan posisinya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara, Kaltim dipandang ideal menjadi model pembangunan koperasi skala nasional. Pemerintah provinsi pun menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 8 persen pada tahun 2027, dengan koperasi sebagai salah satu pendorong utama.
“Kita jadikan Kaltim model keberhasilan, karena Kaltim ini, khususnya Samarinda, adalah gerbang utama IKN,” tegas Seno.
Peluncuran program ini menjadi pijakan penting bagi Kaltim untuk menata ekonomi desa secara menyeluruh, menjadikan musyawarah desa bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi kuat dalam menciptakan pemerataan ekonomi dari desa ke pusat.