Semarang – Apresiasi Presiden Republik Indonesia terhadap kinerja sektor pangan Jawa Tengah menjadi energi baru bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menancap gas mewujudkan swasembada pangan pada 2026. Daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional tersebut kembali menegaskan posisinya sebagai penyangga utama ketahanan pangan Indonesia, seiring dorongan kuat dari pemerintah pusat dan konsolidasi lintas sektor di daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis malam (29/1/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, jajaran Forkopimda Jawa Tengah, serta pimpinan Muhammadiyah dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa apresiasi Presiden Prabowo Subianto menjadi penanda penting sekaligus pemicu percepatan agenda swasembada pangan. Menurutnya, target tersebut bukan sekadar ambisi daerah, melainkan bagian integral dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global.
“Jawa Tengah menargetkan swasembada pangan sekaligus memperkokoh peran sebagai penyangga pangan nasional. Untuk itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami perlukan agar akselerasi bisa dimulai dan dijalankan secara konsisten,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia memaparkan, pada 2025 pemerintah pusat menetapkan target produksi padi Jawa Tengah sebesar 11 juta ton. Namun hingga akhir tahun, realisasi produksi baru mencapai sekitar 9,5 juta ton. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Jateng untuk menyusun langkah-langkah strategis yang lebih agresif dan terukur guna mengejar ketertinggalan.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk meningkatkan produksi padi hingga sekitar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2026. Selain padi, pemerintah daerah juga mengarahkan peningkatan produksi pada komoditas pangan strategis lain, terutama jagung, sebagai bagian dari diversifikasi dan penguatan basis pangan.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa swasembada pangan tidak mungkin dicapai melalui pendekatan sektoral semata. Ia mendorong penerapan konsep collaborative government, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kewilayahan, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pembangunan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua elemen harus bergerak bersama. Organisasi kemasyarakatan kami tempatkan sebagai mitra strategis dalam pembangunan,” tegasnya di hadapan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menitipkan pesan khusus kepada Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah agar turut aktif menyosialisasikan agenda pembangunan kepada masyarakat. Ia menilai dakwah komunitas memiliki kekuatan sosial yang efektif untuk menjembatani kebijakan negara dengan masyarakat akar rumput.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa capaian sektor pangan Jawa Tengah secara rutin ia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan tersebut, Jawa Tengah kerap memperoleh apresiasi atas konsistensi program dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional.
“Kalau dikerjakan secara konsisten dan serius, swasembada pangan bukan hal yang mustahil. Tahun 2025 kita tidak impor beras dengan surplus sekitar 4 juta ton, dan 2026 diharapkan bisa dipertahankan. Jagung juga menunjukkan tren positif,” ujar Zulkifli Hasan.
Di sisi lain, Haedar Nashir menilai pesan Gubernur Jawa Tengah sejalan dengan tradisi panjang Muhammadiyah yang mengintegrasikan dakwah dengan kerja-kerja sosial dan pembangunan. Menurutnya, dakwah yang membumi menjadi sarana efektif untuk membangun kemaslahatan umat dan memperkuat peran negara di tengah masyarakat.
Dengan dukungan pusat, sinergi daerah, dan keterlibatan elemen masyarakat, Jawa Tengah optimistis dapat menuntaskan agenda swasembada pangan 2026, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional.