Jakarta – Seperti bayangan petir di langit pembangunan infrastruktur, polemik utang proyek kereta cepat Jakarta‑Bandung alias “Whoosh” tiba‑tiba mencuat dan memancing kegaduhan.
Namun, Prabowo Subianto menegaskan langkah tegasnya: “Enggak usah khawatir… saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah.” Ia menyampaikan hal ini dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya sebagai Presiden memikul tanggung jawab penuh untuk pembayaran utang proyek Whoosh dan meminta agar PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI) “enggak usah khawatir”.
Ia juga menekankan bahwa proyek ini adalah layanan publik (public service obligation / PSO), bukan semata‑mata cari untung, dan membandingkannya dengan moda transportasi publik di seluruh dunia.
“Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarang. Kita hitung, enggak ada masalah itu. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir,” pintanya. Dia juga menyebutkan bahwa pembayaran utang proyek ini mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun, dan menurutnya “duitnya ada”.
Menurut Prabowo, yang penting bukanlah hitung untung‑rugi secara konvensional, melainkan manfaatnya bagi masyarakat luas: mengurangi kemacetan, menekan polusi, mempercepat perjalanan. “Semua public transport di seluruh dunia, itu jangan dihitung untung‑untung/rugi‑rugi.
Hitung manfaat enggak untuk rakyat. … Itu namanya PSO.” Ia menegaskan bahwa dana publik yang digunakan dalam proyek semacam ini berasal dari pajak dan kekayaan negara, sehingga harus dikelola dengan baik agar “uang rakyat enggak boleh dicuri”.
Dari sisi latar belakang, proyek Whoosh merupakan kereta cepat pertama di kawasan Asia Tenggara yang menghubungkan Jakarta–Bandung.
Meskipun demikian, proyek ini belakangan menghadapi sorotan karena utang besar dan tantangan operasional. Pemerintah Indonesia dilaporkan tengah melakukan negosiasi restrukturisasi utang proyek tersebut agar beban fiskal tak makin membengkak.
Para kritikus menyebut bahwa tingkat pemanfaatan kereta cepat ini belum sesuai dengan proyeksi awal, sedangkan beban utang sudah mengintai. Namun, Pemerintah melalui Prabowo menyampaikan optimisme: bahwa pembayaran akan dijalankan, dan proyek ini tetap dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi Indonesia.
Dengan pernyataan tegas Presiden yang memastikan “tidak ada masalah” dan dana tersedia, maka publik dan pihak pengelola diharapkan tenang dan fokus pada operasional dan peningkatan layanan. Ke depan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pencegahan kebocoran menjadi kunci agar manfaat sosial transportasi massal seperti Whoosh benar‑benar dirasakan masyarakat.
Penutup: Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal bahwa Pemerintah siap memikul tanggung jawab besar dalam proyek strategis nasional, dengan menegaskan bahwa proyek transportasi massal tak sekadar soal bisnis, tetapi pelayanan publik. Semoga komitmen ini membuahkan hasil nyata bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan infrastruktur Indonesia.
