Samarinda – “Pembangunan tanpa memperhatikan kualitas penduduk ibarat membangun rumah tanpa fondasi,” ujar Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Bangga Kencana BKKBN Kaltim, Jalan MT. Haryono, Samarinda, pada Jumat (16/5/2025). Acara ini menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan kependudukan di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Musda IV KKI Kaltim dihadiri oleh perwakilan kabupaten/kota se-Kaltim serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Acara ini digelar secara hybrid dan dihadiri secara daring oleh Sekretaris Umum Koalisi Kependudukan Indonesia Dwini Handayani.
Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya Musda IV yang dinilainya sebagai forum strategis untuk memperkuat kelembagaan, membangun kolaborasi lintas sektor, serta merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap isu-isu kependudukan yang semakin kompleks.
Ia menyoroti bahwa jumlah penduduk Kalimantan Timur saat ini telah mencapai lebih dari 4,2 juta jiwa. Meski secara nasional angkanya belum sebesar provinsi lain, pertumbuhan penduduk di Kaltim cukup tinggi dan perlu dikelola dengan baik, apalagi di tengah pembangunan IKN yang membawa dampak besar terhadap struktur demografi wilayah.
“Persoalan penduduk bukan hanya soal angka. Ini menyangkut langsung pada kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga daya dukung lingkungan,” ujarnya.
Seno juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk KKI, untuk mengelola perubahan yang terjadi. Menurutnya, peningkatan arus migrasi, kebutuhan infrastruktur dasar, dan pemerataan layanan publik menjadi isu prioritas yang perlu diantisipasi bersama.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh mitra seperti KKI yang punya kedekatan dengan masyarakat dan pengalaman dalam isu-isu strategis kependudukan,” tegasnya.
Ia membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan KKI melalui berbagai kegiatan bersama, penyusunan kajian, serta inisiatif kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Seno berharap forum ini mampu menghasilkan rumusan yang kuat dalam mendukung pembangunan manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Sementara itu, Ketua KKI Kaltim, Prof. Dr. H. Harihanto, MS, turut menyampaikan pandangannya dalam forum tersebut. Ia menyebut bahwa KKI dibentuk sebagai mitra kerja BKKBN untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kalau yang bicara BKKBN saja, kadang masyarakat kurang percaya. Maka dibentuklah KKI agar suara kebijakan bisa sampai dan diterima oleh masyarakat,” jelas Harihanto saat ditemui usai pembukaan acara.
Ia menegaskan bahwa isu kependudukan tidak cukup dilihat dari aspek kuantitas saja. Dengan hadirnya IKN, ia memperkirakan akan terjadi lonjakan pendatang yang jika tidak diantisipasi dapat menimbulkan tekanan terhadap sumber daya dan layanan publik.
Menurutnya, keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas sumber daya menjadi kunci penting dalam membangun daerah yang berkelanjutan.
“Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas penduduk dan kelestarian lingkungan, itu berisiko dalam jangka panjang,” tambahnya.
Harihanto juga menyampaikan bahwa kerja lintas sektor sangat diperlukan, termasuk keterlibatan dunia pendidikan, akademisi, media, serta sektor swasta. Ia berharap hasil Musda ini dapat memperkuat sinergi seluruh pihak dalam menyusun strategi kependudukan yang relevan dan inklusif.
Musda IV KKI Kaltim ini menghadirkan peserta dari berbagai unsur, termasuk perwakilan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah kabupaten/kota. Agenda utama Musda meliputi evaluasi program kerja sebelumnya, pembentukan struktur organisasi baru, serta penyusunan arah kebijakan dan program strategis KKI untuk periode selanjutnya.
Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka bagi seluruh peserta untuk saling berbagi pandangan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam memperkuat kerja-kerja advokasi dan edukasi isu kependudukan di Kalimantan Timur.
Dengan tantangan demografi yang kian kompleks di era pembangunan IKN, KKI diharapkan mampu menjadi mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berpusat pada manusia, berkelanjutan, dan inklusif.
“Semoga hasil Musda ini memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim ke depan,” tutup Seno Aji.