Tenggarong – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dr. H. Sunggono, membuka secara resmi kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Aparatur se-Kabupaten Kukar Tahun 2025 yang diselenggarakan di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis (5/11/2025) lalu.
FGD ini menjadi ajang konsolidasi dan penguatan manajemen kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Kukar. Hadir sebagai narasumber utama adalah Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Soni Sultana, dan Auditor Manajemen ASN Ahli Madya, Hospita Gloria Situmorang, yang membawakan materi seputar sistem merit, pengelolaan talenta ASN, serta peningkatan profesionalitas dan integritas birokrasi.
“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kita bersama dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas,” ujar Sunggono dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa penguatan kualitas sumber daya aparatur merupakan fondasi strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, kinerja aparatur, menurutnya, harus diukur secara objektif, diapresiasi secara tepat, dan terus ditingkatkan melalui pembinaan berkelanjutan.
Secara khusus, Sunggono juga menggarisbawahi peran penting manajemen talenta dalam birokrasi modern. Ia menekankan bahwa pimpinan perangkat daerah tak hanya bertindak sebagai pengarah, tetapi juga sebagai mentor dan fasilitator dalam pengembangan potensi ASN di bawah kepemimpinannya.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Kukar turut memberikan piagam penghargaan kepada ASN dengan kategori Nilai Indeks Profesionalitas (IP) Sangat Tinggi Tahun 2024, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam pelayanan publik.
Ahmad Zais, Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan ASN BKPSDM Kukar, menyampaikan bahwa Kukar kini menjadi pilot project dalam implementasi sistem informasi kinerja ASN oleh Direktorat Kinerja ASN BKN.
“Ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem merit, sekaligus forum koordinasi antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah,” ujar Zais.
FGD ini diharapkan mampu menjadi ruang strategis untuk melahirkan birokrasi Kukar yang lebih adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di era transformasi digital.