Samarinda – Harapan tak bisa sekadar ditumpukan tanpa kerja nyata. Itulah pesan yang disampaikan Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS, saat menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (Perusda) yang dinilai belum optimal dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perusda Kalimantan Timur ini dibentuk untuk menghasilkan PAD. Tapi di sisi lain, juga harus bisa berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti PDAM atau Perusda di sektor pertanian,” ujarnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Firnadi menekankan bahwa Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari sektor pertambangan, perairan, hingga perkebunan. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh Perusda.
“Harusnya Perusda kita berada di garis depan untuk memanfaatkan potensi ini. Karena kita pemilik SDA terbesar di Indonesia,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa tantangan utama Perusda terletak pada lemahnya manajerial, kurangnya kepatuhan terhadap prinsip bisnis, serta belum memadainya regulasi pendukung.
Dari hasil rapat kerja Komisi II dengan jajaran Perusda, ditemukan bahwa salah satu hambatan signifikan adalah perubahan bentuk hukum dari Perusda menjadi Perseroda. Proses transisi ini, menurut Firnadi, membawa dampak administratif dan legal yang harus segera dituntaskan agar operasional perusahaan tidak terganggu.
“Salah satunya adalah perubahan bentuk hukum dari Perusda menjadi Perseroda. Perubahan ini membawa implikasi administratif dan legal yang harus segera dipenuhi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya Perusda yang belum melengkapi izin usaha secara menyeluruh, padahal hal itu menjadi syarat mutlak untuk bisa menjalankan aktivitas bisnis secara sah dan kompetitif.
Lebih lanjut, Firnadi menilai pentingnya kepemimpinan yang tangguh dalam tubuh Perusda.
“Setelah itu, leadership atau kepemimpinan direksi juga sangat penting. Kita butuh manajer-manajer Perusda yang punya skill dan wawasan bisnis. Tanpa itu, sulit untuk berharap pada PAD yang signifikan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat dan efisien, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta evaluasi kinerja yang konsisten sebagai standar mutlak.
Menurut Firnadi, masyarakat Kaltim saat ini sedang menunggu langkah konkret dari Perusda, terutama di tengah tekanan fiskal dan menurunnya ketergantungan terhadap dana pusat.
“Perusda tidak boleh hanya jadi nama. Mereka harus bisa bekerja secara nyata, menghasilkan, dan memberikan manfaat. Kalau tidak, kita harus evaluasi menyeluruh,” katanya lugas.
Ia juga mendorong dukungan regulatif dan pendampingan aktif dari pemerintah provinsi, serta membangun sinergi kuat antara legislatif, eksekutif, dan badan usaha daerah agar misi ini bisa berjalan sesuai arah.
“Kalau Perusda berhasil dikelola dengan benar, saya yakin PAD kita bisa melonjak tanpa harus menaikkan pajak atau membebani masyarakat,” pungkas Firnadi. (ADV).