Samarinda – Ketidaksinkronan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur terus menimbulkan efek domino terhadap kualitas pembangunan. Syarifatul Sya’diah, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, mengingatkan bahwa tanpa sinergi sejak tahap perencanaan, program pembangunan berisiko tak efektif dan boros anggaran.
“Program provinsi dan kabupaten/kota selama ini jalan sendiri-sendiri. Harusnya bisa disinergikan sejak awal agar tidak tumpang tindih,” katanya di Gedung DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Syarifatul yang mewakili daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu menyoroti bahwa kelemahan dalam koordinasi telah menyebabkan banyak kegiatan pembangunan kehilangan relevansi dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat secara optimal.
Ia mendorong agar rapat koordinasi lintas wilayah dijadikan agenda wajib, dengan melibatkan gubernur, Sekda, Bappeda, serta DPRD dari seluruh tingkatan. Menurutnya, rakor bukan hanya formalitas, tetapi kunci untuk memastikan kesinambungan pembangunan di Kaltim.
“Rakor ini penting untuk menghindari duplikasi dan menyesuaikan program dengan kondisi nyata di lapangan,” jelasnya.
Di tengah ancaman penurunan anggaran fiskal dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, ia menegaskan bahwa perencanaan harus semakin efisien dan terukur.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” tegas Syarifatul.
Ia juga menyinggung pentingnya melibatkan sektor swasta dalam implementasi program-program unggulan seperti gratis pol dan jos pol, agar tak berhenti sebagai jargon populis.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Kaltim, agar pelaksanaan gratis pol dan jos pol ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” tegasnya.
Syarifatul menekankan bahwa kontribusi swasta tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga melalui pelatihan, penyediaan infrastruktur pendukung, dan penguatan kapasitas masyarakat.
DPRD Kaltim, menurutnya, siap mendukung penuh upaya pemerintah daerah untuk menciptakan iklim pembangunan yang selaras, transparan, dan tepat sasaran.
“Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya. (ADV).