Balikpapan – Pelatihan tanpa arah ibarat kapal tanpa kompas. Hal inilah yang menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalimantan Timur saat melakukan monitoring di UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan, Rabu (10/9/2025). Dalam kunjungan itu, dewan menyoroti minimnya daya tampung pelatihan, rendahnya serapan alumni, dan pentingnya strategi menyeluruh untuk menyiapkan tenaga kerja lokal menghadapi geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyatakan bahwa jumlah paket pelatihan yang tersedia saat ini masih jauh dari ideal. Ia mengusulkan peningkatan jumlah dari 16 menjadi 32 paket dengan catatan penambahan instruktur yang memadai. Menurutnya, dukungan anggaran DPRD sangat mungkin dilakukan agar cakupan pelatihan lebih luas dan kualitas tenaga kerja meningkat. Ia juga menekankan perlunya data alumni 2023 untuk mengevaluasi efektivitas program.
Senada dengan itu, Andi Satya Adi Saputra menegaskan bahwa kurikulum pelatihan harus transparan dan relevan dengan kebutuhan industri. “Kalau tidak ada data alumni yang jelas, kita tidak tahu sejauh mana program ini benar-benar bermanfaat bagi penurunan pengangguran,” tegasnya dalam rapat evaluasi tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya, Muhammad Darlis, menyoroti tantangan keterbatasan daya tampung. Ia menyatakan banyak masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan namun belum terakomodasi. Ia mendorong Disnakertrans Kaltim untuk menyajikan data konkret agar DPRD dapat memperjuangkan peningkatan anggaran.
Sorotan lain datang dari Sarkowi V Zahry yang menilai bahwa kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perekrutan peserta masih kurang optimal. Ia juga menekankan pentingnya perluasan publikasi agar masyarakat di daerah dapat mengakses program pelatihan.
Menanggapi kritik dan masukan tersebut, Rozani Erawadi, Kepala Disnakertrans Kaltim, menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua BLK di Kaltim, yakni di Balikpapan dan Bontang, dengan total 65 paket pelatihan yang semuanya dibiayai dari APBD senilai Rp22 miliar. Ia juga menyebutkan bahwa setiap peserta pelatihan mendapatkan sertifikasi BNSP dan CIU, serta dilakukan sinkronisasi kebutuhan industri secara berkala.
Namun demikian, tantangan tetap ada: satu paket pelatihan hanya bisa menampung 16 peserta. Hal ini menjadi kendala utama dalam menjawab kebutuhan pelatihan kerja yang terus meningkat seiring pembangunan IKN.
Dalam forum tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim kembali menekankan bahwa keberhasilan BLK bukan hanya dilihat dari jumlah pelatihan, tetapi dari data alumni dan tingkat penyerapan kerja. Dewan mendesak agar unit pelatihan diperluas, instruktur ditambah, serta rekrutmen peserta dilakukan secara terbuka dan terarah.
Komisi juga meminta agar sinergi lintas sektor—pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta dunia usaha—diperkuat, termasuk melalui pemanfaatan dana CSR. Strategi sosialisasi juga menjadi sorotan, agar masyarakat di wilayah terpencil dapat mengetahui dan mengakses program pelatihan.
“Tujuan kami bukan hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga mendorong kemandirian lulusan agar bisa menciptakan lapangan usaha sendiri. BLK harus jadi solusi nyata menghadapi tantangan IKN,” pungkas Baba.