Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Dr. Agusriansyah Ridwan, mengusulkan agar pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah dilakukan secara mandiri oleh tim internal sekolah. Menurutnya, pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas distribusi makanan kepada siswa.
“MBG ini walaupun di tengah-tengah ada problematikanya di lapangan, tetapi ini kan merupakan Asta Cita daripada Bapak Presiden Prabowo. Ya tentu terus segera dilakukan analisis perbaikan-perbaikan dengan berbagai macam kekurangan di lapangan, supaya betul-betul itu butuh perhatian,” ujar Agusriansyah Ridwan.
Ia menekankan bahwa pelibatan langsung pihak sekolah dalam pengelolaan MBG akan memungkinkan penyesuaian menu makanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi siswa di masing-masing sekolah. Selain itu, pengawasan dan pelaporan penggunaan anggaran dapat dilakukan lebih transparan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang disusun oleh tim sekolah.
“Yang kedua adalah MBG ini memang mungkin bagusnya ke depan itu kalau secara persentase harga per satu orang itu ada. Mungkin bagusnya memang tim di setiap sekolah itu dibentuk satu saja, biar mereka lakukan pengelolaan sendiri dan mereka melaporkan sebagaimana SPj yang seharusnya. Nanti kalau misalnya mereka hanya sebagai penerima dalam bentuk makanan, dikhawatirkan pemenang tendernya atau siapapun menjadi pengelolanya itu malah tidak sesuai dengan keinginan daripada sekolah yang ada,” tambahnya.
Program MBG, yang diluncurkan pada Januari 2025, bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah dan mengurangi angka malnutrisi di Indonesia. Namun, Agusriansyah mencatat bahwa dalam beberapa kasus, menu makanan yang disediakan melalui program ini kurang representatif dibandingkan dengan makanan yang sebelumnya disediakan oleh sekolah secara mandiri.
“Karena kita temukan juga beberapa laporan di lapangan bahwa yang sebelum ada program MBG itu bahkan makanan mereka itu bisa jauh lebih representatif daripada perubahan penggantian daripada menu yang diberikan oleh program MBG. Saya rasa ini program sangat baik dalam rangka meningkatkan gizi, sehingga betul-betul harus dianalisis secara pendekatan gizinya. Yang kedua adalah efektif dan cepat pelayanannya dan sesuai dengan kebutuhan di setiap sekolah dan sebagainya,” jelasnya.
Agusriansyah berharap pemerintah pusat dan daerah dapat mengevaluasi pelaksanaan MBG dan mempertimbangkan usulan pelibatan langsung sekolah dalam pengelolaan program. Dengan demikian, tujuan utama program untuk meningkatkan gizi anak-anak dapat tercapai secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan lokal. (ADV)