Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Dr. Agusriansyah Ridwan, menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dalam pelaksanaan program Wi-Fi gratis di desa-desa. Program ini merupakan bagian dari inisiatif “Gratispol” yang diluncurkan oleh Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji, dengan target menjangkau 841 desa di provinsi tersebut.
Dalam pernyataannya, Agusriansyah mengingatkan agar program ini tidak hanya fokus pada penyediaan akses internet, tetapi juga memastikan ketersediaan sumber daya listrik yang memadai. Ia menekankan bahwa tanpa dukungan listrik yang stabil, terutama di desa-desa yang belum terjangkau jaringan PLN, program ini berisiko tidak berjalan optimal.
“Program Wi-Fi gratis di setiap desa sangat penting. Mudah-mudahan skemanya sudah betul-betul dipersiapkan oleh pemerintah provinsi. Jangan sampai program yang artinya sudah disiapkan di tahun 2025 ini terkendala persoalan misalnya daya dukung tenaga listriknya,” ujar Agusriansyah Ridwan.
Program “Gratispol” merupakan bagian dari 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang mencakup enam inisiatif utama, termasuk pendidikan gratis hingga jenjang S3, pelayanan kesehatan gratis, bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah, serta internet gratis di setiap desa. Peluncuran program ini dilakukan pada April 2025 dan ditargetkan menjangkau desa-desa yang belum terhubung dengan jaringan internet.
Agusriansyah, yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim, menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada penyediaan akses internet, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur pendukung lainnya. Ia berharap pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan ketersediaan listrik di desa-desa yang menjadi target program.
“Mudah-mudahan wilayah-wilayah yang belum ada PLN-nya itu bisa dipikirkan tenaga listrik yang bisa mensupport program Wi-Fi gratis tersebut. Ini sangat kita harapkan karena ini juga merupakan bagian daripada program-program unggulan yang dimiliki oleh Pemprov Kalimantan Timur,” tambahnya.
Menurut data yang dihimpun dari pemerintah provinsi, masih terdapat sejumlah desa di wilayah Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu yang belum terjangkau layanan listrik PLN secara penuh. Dalam situasi tersebut, penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau hybrid menjadi opsi yang sedang dikaji untuk menopang kebutuhan listrik jangka pendek dan menengah.
Di sisi lain, masyarakat desa menyambut baik rencana ini. Mereka berharap internet gratis dapat membantu akses pendidikan daring, mempercepat informasi pembangunan, serta mendorong produktivitas usaha mikro yang kini makin bertumpu pada platform digital.
Program Wi-Fi gratis di desa-desa diharapkan dapat meningkatkan akses informasi, pendidikan, dan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah terpencil. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, tujuan tersebut sulit tercapai. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program ini.
Dengan perhatian terhadap kesiapan infrastruktur, program Wi-Fi gratis di desa-desa Kalimantan Timur diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ADV).