Jember – “Data adalah kompas pembangunan,” begitu kira-kira semangat yang kini diusung Pemerintah Kabupaten Jember dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Di tengah tantangan ketimpangan sosial, Pemkab Jember memilih bergerak lewat pendekatan berbasis data akurat agar bantuan pemerintah tidak sekadar hadir, tetapi benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Komitmen itu dipaparkan Bupati Jember Muhammad Fawait, atau yang dikenal sebagai Gus Fawait, saat menghadiri Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Gedung TB Taskin, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026). Dalam forum tersebut, ia menjelaskan strategi Pemerintah Kabupaten Jember untuk memperkuat basis data masyarakat miskin melalui pendekatan mikro yang lebih detail hingga tingkat rumah tangga.
Pemkab Jember kini menerapkan skema intervensi sosial berbasis By Name By Address (BNBA) sebagai dasar utama penyaluran bantuan. Melalui metode tersebut, program bantuan yang bersumber dari APBN, APBD, hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR diarahkan agar diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima manfaat.
“Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Karena bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima warga yang memang layak dan sesuai kondisi lapangan,” ujar Gus Fawait.
Pendekatan berbasis data itu mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan evaluasi indikator pembangunan daerah, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember mengalami penurunan selama periode 2024 hingga 2025. Tercatat sekitar 8,01 ribu warga berhasil keluar dari kategori masyarakat miskin.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Jember juga menunjukkan tren membaik. Persentasenya menurun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Pemerintah daerah menilai capaian tersebut menjadi sinyal positif atas penguatan program perlindungan sosial sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mempertahankan tren tersebut, Pemkab Jember saat ini memusatkan perhatian pada proses Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Terpadu Sasaran Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1. Sebanyak 97.060 kepala keluarga masuk dalam sasaran verifikasi, dengan lebih dari 68 ribu kepala keluarga diprioritaskan menerima intervensi secara cepat sesuai tingkat kebutuhan.
Salah satu langkah yang menarik perhatian ialah pelibatan besar aparatur sipil negara dalam proses pembaruan data. Sekitar 22 ribu ASN Kabupaten Jember diterjunkan langsung ke lapangan guna mencocokkan kondisi warga secara faktual melalui metode ground check.
Para ASN melakukan kunjungan rumah ke rumah untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat. Pemeriksaan dilakukan menggunakan 39 indikator kemiskinan, meliputi kondisi hunian, tingkat penghasilan, akses pendidikan, hingga situasi sosial keluarga. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan data yang kerap menjadi hambatan penyaluran bantuan sosial.
Pendataan tersebut juga diperkuat dengan dukungan teknologi digital berbasis web dan telepon pintar. Melalui sistem daring itu, hasil verifikasi lapangan dapat langsung diunggah secara real time, sehingga pembaruan data berlangsung lebih cepat, transparan, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih presisi.
“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat. Dari data yang valid inilah lahir langkah-langkah yang mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata,” tegasnya.
Langkah sistematis mulai dari penyediaan data sasaran, pembagian wilayah kerja ASN, verifikasi lapangan, hingga penyusunan bentuk intervensi program kini menjadi strategi utama Pemkab Jember. Dengan fondasi data yang semakin kuat, pemerintah daerah berharap upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.