Jember – Memasuki Ramadan 2026, denyut pasar mulai terasa lebih cepat. Harga sejumlah bahan pokok merangkak naik, memicu kewaspadaan Pemerintah Kabupaten Jember agar lonjakan tidak berubah menjadi gelombang inflasi yang memberatkan masyarakat.
Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2026, Pemkab Jember memperkuat langkah pengendalian harga serta distribusi pangan. Sejumlah komoditas tercatat menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, di antaranya cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, hingga kedelai impor.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi gejolak harga saat permintaan meningkat selama Ramadan.
“Koordinasi lintas sektor sudah kami lakukan. Pemerintah pusat juga menginstruksikan agar pengawasan distribusi diperketat dan langkah antisipatif segera dijalankan,” kata Akhmad Helmi, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, strategi pengendalian inflasi dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pada tingkat produsen, Pemkab Jember menyiapkan bantuan stimulan bagi petani guna menjaga produktivitas. Selain itu, skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD) diperkuat untuk menjamin kelancaran suplai, khususnya komoditas cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga. Kolaborasi dengan daerah sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Barat juga dijajaki, dengan dukungan Bank Indonesia.
Di sisi distribusi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan akan menggencarkan inspeksi mendadak ke gudang distributor maupun pedagang besar. Langkah ini untuk memastikan tidak terjadi praktik penimbunan atau gangguan distribusi yang berpotensi memicu kelangkaan dan spekulasi harga.
Sementara pada tingkat konsumen, pemerintah daerah memperluas pelaksanaan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai titik strategis. Informasi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) juga akan dipasang secara lebih masif di pasar rakyat guna memberikan kepastian harga yang wajar bagi masyarakat.
Tak hanya fokus pada stabilitas pangan, Pemkab Jember turut memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus didorong agar produk lokal memiliki daya saing lebih tinggi selama momentum Ramadan dan Idul Fitri.
Di sektor perumahan, pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nol rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, alokasi anggaran desa juga diarahkan untuk mendukung renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi juga diperkuat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember dan Perum BULOG, terutama dalam penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok dan menahan lonjakan harga beras di pasaran.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemkab Jember optimistis stabilitas harga pangan dapat terjaga. Pemerintah berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri 2026 dengan tenang, tanpa dibayangi kekhawatiran lonjakan harga kebutuhan pokok.