Kutim – Di tengah angka yang tak bisa ditawar, upaya menurunkan stunting di Kutai Timur ibarat merajut benang-benang program agar tak lagi putus di tengah jalan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) lewat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk menyatukan langkah lintas sektor, dari pemerintah hingga perusahaan.
Rapat koordinasi itu berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, pada Selasa (16/12/2025). Wakil Bupati Kutim Mahyunadi hadir mewakili Bupati dan membuka kegiatan secara resmi. Sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait turut hadir, camat se-Kutim mengikuti secara daring dan luring, serta organisasi mitra bersama perwakilan perusahaan ikut duduk satu meja. Agenda utamanya: menyinkronkan program, memastikan intervensi tepat sasaran, dan memperkuat kolaborasi agar penurunan stunting bisa lebih cepat serta terukur.
“Tinggal bagaimana sinkronisasinya dengan tim percepatan penanganan stunting,” kata Mahyunadi
Pernyataan itu menegaskan bahwa Kutim tidak memulai dari nol. Mahyunadi menyebut anggaran penanganan stunting pada dasarnya sudah tersedia karena terintegrasi dalam sekitar 16 program yang saling terkait, termasuk program unggulan daerah Seribu Rumah Layak Huni. Tantangannya, menurut dia, adalah merapikan irama kerja agar setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menempel pada peta jalan TPPS.
“Kalau itu berjalan, pasti dengan drastis bisa menurunkan (stunting),” ujarnya.
Mahyunadi menekankan kolaborasi sebagai kunci, bukan sekadar slogan. Ia juga menyinggung perlunya tindak lanjut maksimal dari program yang dinilai sudah baik, termasuk indikator penanganan stunting yang dijalankan DPPKB Kutim di bawah Achmad Junaidi. Namun, ia menilai capaian itu perlu “diperbesar” dampaknya melalui keterhubungan yang lebih kuat dengan perangkat daerah lain dan jejaring mitra.
“Kita juga ingin kembangkan dengan perusahaan-perusahaan lain agar bisa mencontoh yang sudah dilakukan oleh KPC dalam menangani stunting di empat kecamatan,” ajaknya.
Arah kerja sama dengan dunia usaha disebutkan sebagai pengungkit penting, terutama jika praktik baik yang sudah berjalan dapat direplikasi. Mahyunadi bahkan memasang target penurunan yang lebih agresif dari standar nasional. Ia menegaskan penurunan 3 persen per tahun sebagai laju yang ingin dicapai, dengan sasaran jangka panjang menekan angka stunting hingga di bawah 10 persen pada 2030. Target itu menuntut orkestrasi program yang rapi—dari intervensi gizi, layanan kesehatan, sampai dukungan hunian layak dan sanitasi.
Di sisi lain, Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi memaparkan bahwa rakor ini diarahkan untuk menyatukan persepsi, mengintegrasikan perencanaan, dan meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan. Ia menyebut forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi sekaligus diskusi untuk mematangkan penggarapan program tahun 2026, agar tidak ada celah data maupun tumpang tindih kegiatan di lapangan.
“Melalui Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kutai Timur ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan diskusi dalam mematangkan penggarapan program tahun 2026 yang akan datang,” jelas Junaidi.
Salah satu titik tekan yang disorot adalah pemanfaatan data secara kolaboratif, yakni data Badan Nasional Bantuan Anak (BNBA) untuk Keluarga Berisiko Stunting (KRS) serta data anak stunting pada E-PPGBM. Dengan menyatukan rujukan data, intervensi diharapkan lebih presisi: siapa yang harus didampingi, layanan apa yang dibutuhkan, dan wilayah mana yang perlu diprioritaskan. Rapat juga diisi pemaparan data Keluarga Risiko Stunting dan diskusi teknis penanganan sebagai bekal kerja lintas sektor.
Sebagai bentuk apresiasi atas kerja kolektif, Mahyunadi turut menyerahkan penghargaan kepada tim ‘Cap Jempol Stop Stunting’ tahun 2025 atas kontribusi aktif dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kutim. Dengan rakor ini, Pemkab Kutim menegaskan bahwa target ambisius hanya mungkin tercapai jika program, data, dan kolaborasi bergerak dalam satu komando—bukan sekadar berjalan beriringan.