Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menggaungkan perlunya kolaborasi lintas kabupaten/kota untuk mengatasi masalah stunting yang masih mengkhawatirkan di wilayahnya. Angka prevalensi stunting Kaltim pada 2024 tercatat sebesar 22,2 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 20 persen.
Wagub Seno menekankan bahwa dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim, masih ada enam wilayah dengan angka stunting di atas nasional. Menurutnya, hal ini menuntut langkah bersama yang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi semata.
“Untuk itu kita sudah berikan intervensi kepada beberapa daerah untuk menekan angka kasus stunting ini,” ujar Wagub Seno.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah menggerakkan Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Tujuannya adalah mengajukan bantuan berupa stok makanan tambahan bagi daerah-daerah yang masih tinggi angka stunting-nya.
“Kita sudah koordinasikan ke Dinas Kesehatan Kaltim,” tambahnya.
Selain bantuan makanan tambahan, Pemprov Kaltim juga rutin menyalurkan vitamin kepada ibu hamil dan menyusui. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, sehingga dapat mencegah lahirnya bayi dengan berat badan di bawah standar.
“Maka diperlukan kolaborasi semuanya di kabupaten/kota dalam penyaluran ini,” tegas Wagub Seno.
Dalam upaya memastikan efektivitas program, pemerintah daerah secara rutin mengadakan rapat koordinasi bersama seluruh kabupaten/kota. Forum ini menjadi ajang evaluasi atas intervensi yang sudah dilakukan, termasuk kendala dalam pelaksanaan program.
“Kita perlu melihat progres peningkatan bagaimana intervensi stunting ini dilakukan,” jelasnya.
Upaya penanganan stunting juga sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029. Setiap tahun, anggaran yang dialokasikan untuk program penurunan stunting terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.
“Kita selalu berikan perhatian khusus di APBD kita di mana setiap tahun anggaran untuk ini selalu bertambah,” terang Wagub Seno.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa peran Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dioptimalkan agar program berjalan konsisten dan berkelanjutan di semua level pemerintahan.
“Kami berharap ada masukkan dari kabupaten/kota bagaimana mereka melaksanakan penilaian dan peninjauan bagi ibu-ibu hamil,” pungkasnya.
Masalah stunting di Kalimantan Timur menjadi tantangan bersama yang memerlukan keterlibatan lintas sektor dan wilayah. Pemprov Kaltim berkomitmen untuk menurunkan prevalensi dengan strategi terukur dan dukungan penuh dari daerah. (ADV).