Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendorong para pelaku UMKM sektor makanan dan minuman untuk segera menuntaskan proses administrasi dalam sistem e-katalog lokal. Hal ini disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penyedia jasa makanan dan minuman yang digelar di Sentra IKM Batik Maja Bharama Wastra, Selasa (14/10/2025).
“Saya melihat secara faktual, dari sekitar 16.000 UMKM mamin, belum banyak yang siap jadi penyedia pemerintah. Padahal kelengkapan administrasi ini adalah kunci,” ujar Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
Ia menekankan bahwa selain kemampuan produksi dan kecepatan layanan, pelaku UMKM juga wajib memenuhi persyaratan administratif agar bisa masuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara daring. Banyak pelaku UMKM belum menguasai teknis unggah dokumen atau cara bertransaksi di e-katalog, yang membuat mereka tertinggal.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Ning Ita memastikan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) akan terus memberikan asistensi. Mulai dari unggah dokumen, simulasi transaksi, hingga proses negosiasi harga akan didampingi secara langsung oleh tim teknis.
“Silakan datang ke BPBJ jika masih bingung. Teman-teman di sana akan bantu sampai bisa mandiri,” katanya memberi semangat.
Ning Ita juga mendorong perubahan pola pikir dalam berbisnis dengan pemerintah. Ia meminta agar para pelaku UMKM tidak lagi khawatir soal pembayaran, karena sistem pengadaan pemerintah menjamin proses yang transparan dan aman.
“Sudah bukan zamannya minta DP dulu karena takut tidak dibayar. Fokus saja pada legalitas dan kesiapan dokumen,” tegasnya.
Dalam situasi ekonomi global yang penuh tantangan dan dana transfer pusat yang menurun, Pemkot Mojokerto tengah menyiapkan skema penyedia mamin yang lebih merata. Skema ini ditujukan agar tidak terjadi dominasi oleh segelintir penyedia, serta menjadikan APBD sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan pendekatan kolaboratif dan fasilitasi yang berkelanjutan, diharapkan UMKM mamin Mojokerto semakin siap bersaing di pasar pengadaan pemerintah dan berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah.