Surabaya – Dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, menjadi sorotan serius. Peristiwa yang menimpa ratusan siswa itu bak alarm keras bagi sistem pengawasan program pangan sekolah, ketika niat baik justru dibayangi ancaman kesehatan anak-anak.
Insiden ini mendapat perhatian dari Anggota Komisi A DPRD Surabaya Fraksi PDI Perjuangan, Tri Didik Adiono. Legislator yang akrab disapa Didik Beldex itu menyampaikan keprihatinannya atas laporan dugaan keracunan yang dialami sekitar 200 siswa dari 12 sekolah di kawasan Tembok Dukuh setelah menyantap makanan dalam program MBG. Pada Senin (11/5/2026), ia meminta seluruh pihak terkait bergerak cepat melakukan penanganan medis sekaligus investigasi komprehensif untuk memastikan sumber penyebab kejadian tersebut.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Keselamatan dan kesehatan anak-anak wajib menjadi prioritas utama. Saya meminta pihak terkait segera melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan,” tegasnya, Senin (11/5/2026).
Menurut Didik, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan mulai dari rantai distribusi hingga kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Ia menilai pengawasan terhadap proses pengolahan, standar kebersihan, penyimpanan bahan pangan, sampai kelayakan konsumsi harus diperketat agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak tidak menimbulkan risiko kesehatan.
“Program ini sangat baik untuk membantu kebutuhan gizi anak-anak. Namun pelaksanaannya harus benar-benar diawasi ketat agar tidak membahayakan kesehatan siswa,” ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan bahwa kasus ini perlu ditangani secara profesional dan terbuka. Menurutnya, langkah cepat dan transparan penting dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tetap terjaga, termasuk reputasi Surabaya sebagai kota dengan layanan pemerintahan yang selama ini dinilai baik.
“Jangan sampai kejadian ini mencoreng nama Surabaya yang selama ini sudah baik. Semua pihak harus serius melakukan evaluasi dan pembenahan,” jelas Didik Beldex.
Selain meminta seluruh korban memperoleh penanganan kesehatan secara maksimal, Komisi A DPRD Surabaya juga mendorong evaluasi terhadap penyedia makanan dalam program MBG. Pemeriksaan kualitas bahan makanan, standar operasional penyajian, hingga mekanisme pengawasan vendor disebut perlu menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang.
Sebelumnya, laporan dugaan keracunan muncul setelah sekitar 200 siswa dari 12 sekolah di wilayah Tembok Dukuh, Bubutan, mengalami gejala kesehatan usai mengonsumsi makanan program MBG. Sejumlah siswa dilaporkan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat, sementara pihak berwenang masih melakukan penelusuran untuk memastikan penyebab insiden tersebut. Kasus ini pun menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya bergantung pada distribusi, tetapi juga jaminan keamanan pangan bagi para penerimanya.
