Samarinda – Program bantuan pendidikan tinggi atau yang kini dikenal sebagai Gratispol kembali menjadi topik hangat dalam Dialog Publik Ngobrol Santai Perkara Isu bertema “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur”, yang digelar di Teras Samarinda, Senin (30/6/2025). Forum ini diinisiasi oleh BEM FISIP Unmul, Pokja 30, dan Gabungan Aliansi, dengan melibatkan anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi, sebagai pembicara utama.
“Saya memberikan apresiasi, karena ini bagian dari hak publik. Masyarakat berhak mengetahui bahkan mengkritisi kebijakan publik,” ujar Sarkowi, sembari mendorong agar kegiatan serupa diperluas oleh berbagai lembaga lain demi memperkaya informasi dan menyaring masukan terkait pelaksanaan program pendidikan gratis ini.
Dalam forum tersebut, Sarkowi juga menyoroti adanya sumbatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama terkait teknis bantuan Kaltim Tuntas (BKT). Beberapa peserta mengaku belum mendapatkan kejelasan soal kelanjutan dana beasiswa mereka. Menanggapi hal itu, ia menegaskan bahwa dana penerima BKT tetap tersedia dan tidak hangus, hanya saja sedang dibekukan dalam akun masing-masing penerima.
Karena itu, Sarkowi kembali mendorong transparansi dengan membuka kanal komunikasi yang mudah diakses masyarakat. “Saya sudah minta kepada Biro Kesra dan Dinas Pendidikan agar membuka chanel komunikasi pendidikan, bahkan saya sarankan pakai live di media sosial saja, biar langsung bisa tanya-jawab,” imbuhnya.
Terkait implementasi, Sarkowi menegaskan bahwa pihaknya di DPRD telah melalui seluruh proses pengawalan anggaran dan program, dari awal pembahasan hingga evaluasi dengan OPD, Sekda, dan Biro Kesra. Ia meminta agar program ini diberi kesempatan untuk berjalan terlebih dahulu sebelum dievaluasi dan disempurnakan.
“Saat ini dasar hukum Gratispol masih berupa Pergub yang murni kewenangan gubernur, tanpa proses aspirasi DPRD. Ke depan, tentu akan lebih baik jika ada penyempurnaan melalui Perda agar landasannya lebih kuat,” jelasnya.
Dalam diskusi juga muncul sorotan dari Pokja 30 terkait mantan anggota tim Beasiswa Kaltim Tuntas yang pernah bermasalah. Sarkowi menjawab bahwa ranah penunjukan tim adalah hak prerogatif Gubernur Kaltim. Ia menekankan fokus DPRD adalah pada hasil kerja tim dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
“Tentu kita tidak boleh langsung skeptis. Kita beri kesempatan, tapi tetap kita awasi. Kalau ada temuan, baru kita bertindak lebih jauh,” tegasnya.
Dialog publik ini mencerminkan semangat partisipatif warga dan mahasiswa dalam membentuk arah kebijakan pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel, sebuah langkah penting menuju peningkatan kualitas SDM Kalimantan Timur. (ADV).