Samarinda – Kekayaan sumber daya alam (SDA) Kalimantan Timur tidak cukup menopang masa depan daerah, bila tidak diiringi investasi besar pada sumber daya manusia. Demikian pandangan Tegas disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi, dalam Dialog Publik Ngobrol Santai Perkara Isu yang mengangkat tema “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur”, di Teras Samarinda, Senin (30/6/2025).
Kegiatan inisiatif BEM FISIP Unmul, Pokja 30, dan Gabungan Aliansi ini menyoal pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim—khususnya di bidang pendidikan—yang menjadi tolok ukur keberlanjutan pembangunan. “SDA tidak bisa diperbarui, otomatis kita harus bertransformasi kepada sumber daya yang bisa diperbarui termasuk investasi sumber daya manusia,” ujar Sarkowi mengawali paragraf argumentasinya.
Menurutnya, IPM harus dipertahankan bahkan ditingkatkan setiap tahun, dan salah satu parameternya adalah pendidikan. Di sinilah peran program Gratispol yang digagas oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Wakilnya, Seno Aji, menjadi sangat strategis. “Mereka tidak ingin kesempatan pendidikan terhalang oleh biaya, itu yang melahirkan Gratispol,” jelas Sarkowi.
Namun, tatkala program itu memasuki tahap operasional, muncul pertanyaan mengenai kewenangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa universitas berada di bawah otoritas pemerintah pusat. Gubernur pun mencari celah regulasi agar tidak melanggar hukum, alih-alih menyebutnya Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi bukan Gratispol.
Meski apresiasi terlihat besar, Sarkowi mengingatkan agar realisasi program tidak gegabah. “Biarkan berjalan, mari kita awasi bersama. Jangan sampai belum dimulai sudah heboh. Tapi mari kita beri kesempatan sambil diawasi.” Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran APBD. Dari Rp 21 triliun menjadi Rp 18 triliun, kebutuhan pembangunan daerah juga banyak—mulai dari infrastruktur jalan, lingkungan hidup, hingga bantuan sosial.
Fokus dialog publik selanjutnya memuat kritik tajam terhadap minimnya sosialisasi. “Informasi simpang siur. Harusnya akses dibuka seluas-luasnya, gencarkan sosialisasi baik langsung atau melalui kanal yang ada karena itu hak publik,” tegas anggota dewan tersebut. Ia bahkan menyarankan agar pemerintah provinsi menggunakan platform seperti live TikTok agar mahasiswa—yang aktif di media sosial—dapat terlibat secara langsung.
Sarkowi juga meminta seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk membaca Pergub tentang Gratispol sebelum berdiskusi atau menyebar informasi keliru. Ia berharap Pergub ini dikembangkan menjadi dasar hukum lebih kuat seperti Peraturan Daerah (Perda). Lewat peran aktif DPRD, aspirasi publik akan ditampung dan disempurnakan dalam kerangka regulasi jangka panjang.
Dialog publik berlangsung hangat dengan interaksi antara mahasiswa dan anggota dewan. Banyak peserta yang meminta agar mekanisme seleksi penerima bantuan pendidikan, pertanggungjawaban anggaran, serta klasifikasi peserta diatur transparan. Pada akhir sesi, Sarkowi kembali menegaskan komitmennya agar program negeri ini berjalan terukur: “Awasi kontinu, sosialisasi masif, dan regulasi sempurna.” (ADV).