Samarinda – Ketergantungan terhadap migas dan batu bara sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai tak bisa dipertahankan selamanya. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) harus berani melakukan transformasi ekonomi dengan mengembangkan potensi sektor non-migas.
“Saya kira selain Migas atau Batubara, perkebunan jadi primadona di kita ya. Kita punya luasan lahan yang cukup untuk perkebunan, baik sawit maupun komoditas lain,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Firnadi menyebut bahwa pengembangan perkebunan kelapa bisa menjadi salah satu opsi strategis, selain sawit, yang kini mulai menunjukkan tren permintaan pasar yang meningkat. Ia menilai, penguatan sektor ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga lebih stabil dibandingkan ketergantungan terhadap harga komoditas energi.
Tak hanya itu, sektor perikanan dan peternakan di Kukar pun disebutnya menyimpan potensi besar. Namun, Firnadi menilai sektor-sektor ini masih belum dikelola secara profesional dan belum diarahkan pada orientasi pasar yang jelas.
Selain diversifikasi dari sektor primer, Firnadi menyoroti pentingnya pengembangan industri hilir dari migas dan batu bara. Selama ini, daerah dinilai terlalu fokus pada sektor hulu tanpa membangun ekosistem pendukung yang dapat memperluas manfaat ekonomi.
“Potensi migas itu juga harusnya fokus pada jasa dan usaha-usaha turunan dari apa yang kita miliki. Misalnya usaha turunan migas, usaha turunan batu bara yang hari ini tidak banyak kita manfaatkan,” tegasnya.
Beberapa contoh usaha hilir yang disebutkan antara lain pengolahan limbah tambang, penyediaan alat dan suku cadang, serta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja lokal yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Firnadi meyakini bahwa langkah ini akan memperluas rantai nilai ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pasar global, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kukar.
Ia menambahkan, strategi ini hanya bisa berhasil jika ada sinergi nyata antara pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, Firnadi mendorong Pemkab Kukar untuk menyusun peta jalan pembangunan berbasis potensi lokal secara lebih sistematis.
“Kita tidak bisa terus mengandalkan sumber daya alam yang terbatas. Harus ada keberanian untuk membangun sektor lain yang lebih menjanjikan dan berkelanjutan,” tandasnya.
Dengan eksplorasi potensi sektor non-migas dan pengembangan industri hilir, Kukar dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi kabupaten dengan ekonomi mandiri yang lebih tangguh dan inklusif di masa mendatang.(ADV).