Jakarta – Dengan balutan busana adat khas Sungai Penuh, Wali Kota Alfin tampil mencolok di antara para kepala daerah lain dalam Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FBIN) 2025. Acara ini menjadi panggung apresiasi bagi pemimpin daerah yang aktif melestarikan bahasa dan budaya lokal, serta memperkuat karakter bangsa melalui akar budaya daerahnya.
FBIN 2025 digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Senin (26/5/2025), bertempat di Gedung Merah Putih, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat. Dalam acara ini, 38 kepala daerah dari berbagai provinsi menerima penghargaan atas kontribusinya terhadap pelestarian bahasa ibu di daerah masing-masing.
Wali Kota Sungai Penuh Alfin menjadi salah satu tokoh yang memperoleh penghargaan langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. Penghargaan ini diberikan atas dukungan aktif Alfin dalam program revitalisasi bahasa daerah di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
“Bahasa ibu adalah jati diri budaya yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus mendukung upaya pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa,” ujar Alfin dalam pidatonya usai menerima penghargaan.
Penghargaan ini bukan hanya simbol pengakuan, melainkan penegasan atas upaya nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Selama kepemimpinannya, Alfin menggencarkan program edukasi bahasa daerah di sekolah-sekolah, lomba bahasa dan sastra daerah, serta memperkuat peran komunitas budaya lokal.
Kegiatan FBIN tahun ini juga menjadi ajang unjuk gigi budaya dengan berbagai penampilan seni dan bahasa dari peserta didik seluruh Indonesia. Acara ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga keberagaman bahasa yang ada di Indonesia.
Apresiasi kepada Wali Kota Alfin diharapkan menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain untuk lebih serius dalam mengarusutamakan bahasa dan budaya lokal dalam kebijakan pendidikan dan pembangunan daerah.
