Long Kali – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menunjukkan keseriusannya dalam persiapan infrastruktur pertanian, khususnya dalam pembangunan bendungan sebagai bagian dari rencana sebagai buffer zone Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menegaskan urgensi pembangunan bendungan Telake dan Lambakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan pengendalian banjir di wilayah Paser dan Penajam Paser Utara.
“Ini adalah dua proyek strategis yang tertunda. Padahal urgensinya untuk Kaltim, terutama Paser dan Penajam Paser Utara sangat besar,” ujar Akmal Malik.
Pembangunan dua bendungan ini bertujuan untuk menyediakan air bagi sekitar 21 ribu hektare lahan persawahan di dua kabupaten wilayah selatan Kaltim serta untuk pengendalian banjir. Kehadiran IKN di daerah tersebut diharapkan akan mengakselerasi aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk.
“Kaltim harus membangun sentra-sentra pertaniannya agar tercapai swasembada pangan,” tambah Akmal Malik.
Namun, terdapat kendala terkait izin usaha pertambangan batu bara yang masih menghambat sedikit rencana pembangunan Bendungan Telake. Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim, Gus Agung Guntoro, menyatakan keinginan agar lahan di Telake bebas dari izin usaha pertambangan batu bara guna kelancaran pembangunan bendungan untuk irigasi persawahan.
“Kami ingin lahan di Telake ini bebas dari IUP batu bara agar pembangunan bendungan untuk irigasi persawahan ini nantinya bisa lancar,” ungkap Gus Agung.
Rencana fisik pembangunan Bendungan Telake telah memasuki tahap lelang dengan pagu anggaran Rp700 miliar untuk pembangunan bendungan itu sendiri dan Rp500 triliun untuk pembangunan jaringan irigasi.
Akmal Malik menekankan perlunya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan rencana ini segera, mengingat pentingnya suplai pangan yang kuat bagi IKN sebagai buffer zone. Dia juga menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang agar persiapan infrastruktur pertanian sejalan dengan pembangunan IKN.
“Ini harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Kalau tidak, kita akan terlambat. Jangan sampai IKN-nya selesai, kita belum siapkan apa-apa,” tegasnya.
Dengan dukungan dari instansi pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten, diharapkan pembangunan infrastruktur pertanian dan bendungan ini dapat berjalan secara paralel untuk mendukung kemandirian pangan di Kaltim.