Samarinda – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 kali secara berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi prestasi yang mendapat sorotan positif, namun juga penuh kewaspadaan dari kalangan legislatif. Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai capaian ini membuktikan konsistensi pengelolaan keuangan, namun mengingatkan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat lalai terhadap kewajiban tindak lanjut terhadap temuan BPK.
Firnadi menyebutkan bahwa WTP ini mencerminkan adanya tradisi akuntabilitas yang baik dalam pelaporan keuangan Pemprov Kaltim. Ia berharap tradisi ini bisa dijaga dan bahkan diperkuat oleh seluruh OPD di bawah koordinasi gubernur dan wakil gubernur.
“Opini WTP ke-12 ini patut disyukuri dan dipertahankan. Ini hasil kerja keras bersama, dan menjadi budaya yang patut dijaga,” ujarnya saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-14, Jumat (23/5/2025).
Namun, ia menekankan bahwa penghargaan dari BPK bukan berarti pengelolaan keuangan sudah sempurna. Firnadi menggarisbawahi pentingnya menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan program-program strategis yang menyangkut pelayanan publik.
“Catatan dari BPK tetap ada, dan ini tidak boleh diabaikan. Harus segera dievaluasi dan disempurnakan dalam batas waktu yang ditentukan,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah agar segera menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Menurutnya, ketepatan waktu dalam menindaklanjuti temuan akan menunjukkan komitmen nyata terhadap tata kelola keuangan yang baik.
BPK dalam laporannya mencatat 27 temuan dan 63 rekomendasi, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan program Beasiswa Kaltim Tuntas. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang untuk perbaikan signifikan dalam pelaksanaan anggaran.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, turut menegaskan bahwa raihan WTP ini bukan akhir dari proses, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Ia menyebutkan bahwa prioritas tetap ada pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, diharapkan opini WTP ini bisa menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (ADV).